Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menyarankan Kementerian Pariwisata untuk memperbanyak kegiatan atau event bertaraf internasional sebagai upaya mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
"Kalau kita mau jujur, event internasional kita yang kaitannya dengan mendatangkan wisatawan mancanegara ini masih sangat minim, sangat minim," kata Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Golkar Lamhot Sinaga dalam Rapat Kerja Dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata di Jakarta, Rabu.
Lamhot menyoroti bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga saat ini masih kalah dari capaian negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu faktor yang ia nilai mempengaruhi hal tersebut adalah masih minimnya event internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata.
Baca juga: Komisi VII minta Kemenpar perbanyak Poltekpar guna buka lapangan kerja
Hal tersebut sangat disayangkan karena satu event, menurutnya dapat menguntungkan devisa negara hingga berkali-kali lipat. Ekosistem pariwisata yang melibatkan pihak hotel dan restoran pun juga akan semakin berkembang.
Kementerian Pariwisata juga diminta untuk lebih fokus membangun pertumbuhan sektor pariwisata yang ada di lima Destinasi Super Prioritas (DSP) seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
"Saya punya gagasan, Ibu Menteri, di lima DSP ini harus kita buat event internasional secara regular. Itu yang harus dipikirkan oleh Kementerian Pariwisata," ucapnya.
Lamhot mencontohkan di Danau Toba, Sumatera Utara memiliki tujuh kabupaten. Setiap kabupaten wajib memiliki satu event internasional dengan target minimum kehadiran wisatawan mancanegara.
"Misalnya per satu event, itu adalah kurang lebih sekitar seribu wisatawan mancanega. Kalau ada satu event di delapan kabupaten per satu event internasional, berarti kan kurang lebih di Danau Toba itu sendiri. Minimal per dua bulan itu sudah ada event internasional selain event Powerboat F1 atau Jet Ski yang ada sekarang ini, di luarnya itu," kata dia.
Saran berikutnya yang ia berikan yakni Kementerian Pariwisata diminta segera membuat rapat koordinasi terbatas dengan daerah terkait untuk menyelenggarakan event tersebut. Lamhot menyebut banyak daerah yang harus didorong agar bisa mandiri dalam mempromosikan destinasi wisatanya seperti Bali.
Lamhot juga meminta agar Kementerian Pariwisata memperbesar anggaran Badan Otorita di masing-masing wilayah dua kali lipat, agar kegiatan di lapangan dapat lebih maksimal.
"Saya hanya mohon nanti event itu harus diperkuat tapi lebih kepada event internasional, itu yang pertama. Kedua, saya baca dari semua sekarang otorita, kayak otorita Danau Toba, disamping kewenangannya tidak ada mandul dan lain sebagainya, anggarannya sangat kecil," kata dia.
"Bayangkan Ibu Menteri, Otorita Danau Toba dengan 25 miliar, dia punya luas lahan 380 hektare, untuk maintenance-nya saja sudah berapa, listriknya saja udah berapa. Saran saya, semua otorita yang ada sekarang ini, atau yang 5 DSP itu, kali duakan saja anggarannya," tambahnya lagi.
Baca juga: Anggota DPR soroti digitalisasi pariwisata dan penguatan manufaktur
Baca juga: Kemenpar gelar Bazaar Merdeka kampanyekan pariwisata berkelanjutan
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
