Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI menjadwalkan untuk menggelar rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait dengan sengketa pulau antarprovinsi di wilayah Indonesia pada hari Senin (30/6) pekan depan.
"Senin, rencana Senin. 'Kan kami baru nyusun jadwal kemarin," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Legislator itu menyebut pihaknya akan mendalami soal integrasi data antarkementerian/lembaga dengan data terkait dengan kewilayahan sebagaimana yang tersimpan dalam arsip sejarah pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
"Nanti tentunya kami tanyakan adalah bukan soal konfliknya, melainkan soal pendataannya, digitalisasinya kearsipannya. Itu menjadi sangat penting," tuturnya.
Komisi II DPR RI, kata dia, baru saja melakukan kunjungan kerja ke ANRI guna mendapati data terkait dengan wilayah kepulauan di Tanah Air.
"Nah, data itu sebenarnya ada arsipnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah semua lembaga yang ada di negara ini dengan kapasitasnya. Jangan semua orang (kementerian/lembaga) ingin bikin website, ingin bikin aplikasi, tetapi tidak integrated," katanya.
Baca juga: KKP tegaskan status empat pulau di Anambas tidak bisa diperjualbelikan
Baca juga: BP2D Kepri berkoordinasi terkait empat pulau di Anambas diduga dijual
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya akan mendalami pula soal isu empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.
Keempat pulau tersebut, yakni Pulau Rintan, Pulau Mala, Pulau Tokongsendok, dan Pulau Nakob. Penjualan pulau di Kabupaten Anambas tersebut viral di media sosial diduga dijual di situs www.privateislandonline.com.
"Oh, iya, itu isu yang sangat hangatlah, dengan sendirinya akan sampai (pembahasan) Anambas, apalagi itu kemarin yang lagi ramai itu ada beberapa daerah bersengketa," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Dede Yusuf telah meminta agar Pemerintah memanggil pengelola situs jual beli daring tersebut untuk mengklarifikasi pulau di Anambas yang diiklankan.
"Saya sudah memberikan pernyataan juga 'kan, panggil yang punya website-nya. Jangan kita ramai di DPR, tetapi enggak pernah dipanggil yang punya website," ucapnya.
Dede Yusuf lantas berkata, "'Kan yang menjual website, bukan pemda (pemerintah daerah). Dari mana dia punya hak, keberanian untuk menjual itu?"
Sebelumnya, Komisi II DPR RI menjadwalkan memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait dengan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.
Praktik jual beli secara online atas pulau ini, kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, dengan alasan hak yang belum jelas memang akan menjadi concern Komisi II DPR RI.
"Kami akan mempertanyakan hal itu kepada Menteri ATR/BPN," kata Rifqinizamy Karsayuda saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (23/6).
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
