Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengalokasikan 80,34 persen Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025 untuk mendukung implementasi lima program unggulan transmigrasi, sementara 19,66 persen sisanya untuk dukungan manajemen.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor: S-124/MK/AG/2025 tertanggal 1 Juli 2025 telah menyetujui ABT untuk Kementrans sebesar Rp1,77 triliun.
“Jumlah ABT yang disetujui, seperti yang telah kami sampaikan tadi, sekitar Rp1,775 triliun. Komposisi atas ABT itu dialokasikan untuk program transmigrasi sebesar 80,34 persen dan untuk dukungan manajemen sebesar 19,66 persen,” ucap M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Senin.
Ia menuturkan kelima program unggulan yang menjadi fokus alokasi anggaran tersebut meliputi Program Trans Tuntas yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah lahan di kawasan transmigrasi mendapatkan pagu sebesar 3 persen dari ABT, atau Rp61,22 miliar.
Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) dan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk 1.461 hektare (ha) lahan transmigrasi, percepatan penyelesaian 55 kasus tanah transmigrasi, hingga percepatan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) pada 13.751 bidang lahan transmigrasi.
Kemudian, Program Trans Lokal yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagai transmigran lokal mendapatkan pagu Rp327,49 miliar, atau 19 persen dari ABT.
Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan 860 unit rumah, 21 unit fasilitas umum, dan 24,19 kilometer (km) jalan, serta pemberian bantuan catu pangan dan sarana produksi pertanian bagi 1.360 Kepala Keluarga (KK).
Program Trans Patriot yang memfasilitasi para akademisi untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan bagi masyarakat transmigrasi mendapatkan alokasi senilai Rp268,26 miliar, atau 15 persen, untuk dana insentif serta pembangunan sarana akomodasi bagi 2.000 akademisi pendamping.
Selanjutnya, Program Trans Karya Nusa yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja mendapatkan alokasi 14 persen, atau Rp250,45 miliar, untuk pengembangan 14 unit rumah produksi dan pengembangan produk unggulan, fasilitasi dan pendampingan 30 kelompok masyarakat, hingga promosi komoditas produksi unggulan.
Sementara Trans Gotong Royong yang merupakan sinergi Kementrans dengan lembaga dan dunia usaha di kawasan transmigrasi mendapatkan pagu senilai Rp536,24 miliar, atau 30 persen, untuk peningkatan 970 unit sekolah dan fasilitas umum, 31 unit sarana air bersih, 27,9 km drainase, hingga 167,3 km jalan.
Mentrans Iftitah mengatakan sisa alokasi dari ABT, yakni sebesar 19 persen atau Rp331,40 miliar, digunakan untuk dukungan manajemen yang meliputi operasional kantor, pelatihan calon transmigran, serta alih fungsi Balai Makarti Muktitama Kalibata menjadi kantor pusat Kementerian Transmigrasi.
“Alih fungsi ini diperlukan bukan hanya karena para pimpinan Kementerian Transmigrasi masih berkantor di ruangan sementara, tetapi juga untuk penghematan anggaran, yakni memanfaatkan gedung yang sudah ada dibandingkan dengan membangun gedung baru yang pasti biayanya akan jauh lebih mahal,” ujarnya.
Baca juga: Mentrans jelaskan transmigrasi sebagai strategi pembangunan inklusif
Baca juga: Mentrans paparkan prioritas pembangunan kawasan transmigrasi
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
