Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajukan tambahan anggaran sejumlah Rp329,09 miliar kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menutup kekurangan (backlog) anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2026 mendatang.
Berdasarkan Surat Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan pada Mei 2025 lalu, Kementrans mendapatkan alokasi pagu indikatif dalam APBN TA 2026 sebesar Rp1,9 triliun.
“Anggaran tersebut terdiri dari dukungan manajemen sebesar Rp564.405.656.000. Adapun program teknis sebesar Rp1.337.635.128.000 atau 70,33 persen (dari total pagu indikatif),” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Senin.
Sementara itu, pagu kebutuhan Kementrans pada TA 2026 per unit kerja mencapai Rp541,62 miliar untuk Sekretariat Jenderal; Rp32,28 miliar untuk Inspektorat Jenderal; Rp731,28 miliar untuk Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; serta Rp925,94 miliar untuk Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.
Dengan demikian, total pagu kebutuhan Kementrans pada TA 2026 sebesar Rp2,23 triliun, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp329,09 miliar jika dibandingkan dengan pagu indikatif.
Iftitah mengatakan 60 persen lebih dari kebutuhan anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan lima program prioritas Kementerian Transmigrasi.
Pertama, Program Trans Tuntas dengan total anggaran Rp34,05 miliar yang dimanfaatkan untuk percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) dan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk pada 2.308,79 hektare lahan transmigrasi, percepatan penyelesaian 26 kasus tanah transmigrasi, hingga percepatan penerbitan SHM untuk 15.687 bidang tanah.
Selanjutnya, Trans Lokal dengan total anggaran Rp127,87 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan 280 unit rumah, lima unit fasilitas umum, 3,1 kilometer jalan, tiga unit amfiteater, dan tiga unit sarana olahraga, serta pemberian bantuan catu pangan dan sarana produksi pertanian bagi 280 kepala keluarga.
Program Trans Patriot mendapatkan total alokasi Rp830,5 miliar untuk pembangunan delapan tower mess bagi peserta program, sembilan unit fasilitas umum, dan empat unit sarana olahraga, serta pemberian Beasiswa Patriot S2 dan S3 untuk 1.500 orang dan dana penelitian bagi 225 anggota Tim Ekspedisi Patriot.
Kemudian, Program Trans Karya Nusa dengan total anggaran Rp95,94 miliar untuk pembangunan rumah dan pemberian bantuan perbekalan bagi 20 kepala keluarga, 10 unit infrastruktur pengembangan produk unggulan, fasilitasi dan pendampingan kepada 25 kelompok masyarakat, hingga promosi dan pemasaran produk unggulan.
Sementara Trans Gotong Royong memiliki total anggaran Rp56,86 miliar untuk rehabilitasi 47 unit sekolah, 16,17 kilometer jalan, 115 meter jembatan, dan 72 unit sarana air bersih, hingga perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
Baca juga: DPR setujui anggaran Kementrans tahun ini ditambah Rp1,77 triliun
Baca juga: Kementrans alokasikan 80,34 persen ABT untuk implementasi program
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
