Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memfokuskan program pembangunan tahun 2026 pada sejumlah isu strategis, di antaranya inflasi, kemiskinan ekstrem, tengkes, serta penguatan tata kelola kewilayahan melalui penyempurnaan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa hal tersebut penting karena pencapaian pembangunan nasional perlu didukung oleh sinergisitas dan komitmen pemerintah daerah.
Yusharto saat membuka acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar Tahun 2026 secara daring di Jakarta, Selasa, mengemukakan bahwa penyusunan RKPD 2026 sangat strategis karena menjadi dokumen tahunan yang menjembatani antara RPJMD dan APBD, serta menjadi panduan utama bagi program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang.Menyoal kemiskinan ekstrem, Yusharto mengingatkan Pemprov Sulbar untuk segera melakukan intervensi penanganan yang terarah. Pasalnya, menurut Badan Pusat Statistik, Sulbar memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 8,57 persen.
Kepala BSKDN Kemendagri mengutarakan bahwa kebijakan penanganan itu dapat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta efektivitas program pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah.
Meski demikian, dia mengapresiasi langkah Sulbar dalam penanganan tengkes. Sulbar dinilai dapat menekan laju prevalensi tengkes melalui langkah konvergensi seperti intervensi gizi, sanitasi, dan edukasi masyarakat.
Baca juga: Hashim: Program 3.000.000 rumah bantu atasi "oversupply" semen
Baca juga: Tiga menteri teken SKB percepat pembangunan 3.000.000 rumah MBR
Terkait dengan penyempurnaan dokumen RTRW Sulbar, Kemendagri mendorong Sulbar untuk segera merevisi peraturan daerah yang mengaturnya. Hal ini karena RTRW merupakan dokumen kunci dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sinkronisasi kebijakan sektoral, serta penataan kawasan strategis.
"Kami juga mencatat terdapat lima rencana detail tata ruang (RDTR) di Sulawesi Barat, dan kami mendorong integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendukung kemudahan berusaha dan investasi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kemendagri juga berpesan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program prioritas nasional, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus memperkuat kemandirian pangan.
Ia berharap Pemprov Sulbar segera melakukan pendataan sasaran penerima manfaat MBG, memberdayakan petani dan peternak lokal, serta memastikan ketersediaan pangan bergizi yang memenuhi standar mutu.
Masalah program prioritas pembangunan 3.000.000 rumah turut jadi sorotan. Kemendagri meminta pemda untuk segera menetapkan regulasi mengenai pembebasan BPHTB dan retribusi persetujuan bangunan gedung guna mendukung pelaksanaan pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung bagi MBR harus selesai paling lama 10 hari kerja," pungkasnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
