Jakarta (ANTARA) - Hasil riset Lembaga Survei KedaiKOPI yang dirilis pada Minggu (11/1) menunjukkan bahwa integritas dan ketegasan menjadi kunci masyarakat untuk melihat pemimpin ideal.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menjelaskan riset bertajuk "Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional" itu dilakukan untuk menginformasikan kepada elite politik dan calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia.
"Riset ini untuk menginformasikan kepada elite politik, kepada calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia," kata Hensa, sapaan akrabnya, dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.
Penelitian dengan metode focus group discussion (FGD) itu dilaksanakan pada 2–3 Desember 2025, melibatkan 30 responden dari beragam latar belakang termasuk akademisi, NGO, mahasiswa, jurnalis, ibu rumah tangga, pengemudi ojek online (ojol), pedagang, pengusaha, ketua RT, dan guru, dengan komposisi 73,3 persen laki-laki dan 26,7 persen perempuan.
Riset tersebut, kata Hensa, juga menginformasikan kepada masyarakat tentang seperti apa pemimpin yang harus mereka pilih ke depannya.
"Jadi, kita tidak bicara tentang siapa, kita tidak bicara tentang nama, tapi kita memberikan masukan kepada rakyat Indonesia. Ini loh sebetulnya dari hasil FGD kita, pemimpin idealnya itu seperti apa, karakter, kriteria, kategori, dan isu yang dibawa oleh mereka," kata Hensa.
Rektor Institut Harkat Negeri Sudirman Said mengatakan ada empat kriteria yang selalu konsisten untuk menentukan pemimpin yang ideal untuk masyarakat, yaitu integritas, kompetensi, inspirasional, dan memiliki visi terhadap lingkungan ke depan yang luas.
"Semakin jujur lingkungan yang diurus akan semakin tinggi integritas yang dibutuhkan, dan riset ini seperti menjadi justifikasi yang saya katakan," kata Sudirman.
Ia menilai wajar ketika ada perbedaan persepsi untuk penentuan pemimpin yang ideal bagi masyarakat antara masyarakat elit dan non-elit.
"Menurut saya wajar antara elit dan non-elit itu beda persepsi terkait pemimpin ini, karena elit ini memang fokus pada hulu seperti good governance dan lainnya sementara non-elit fokus hilir dan nyata," katanya.
Sementara, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro berpendapat bahwa dinamika dalam rekrutmen kepemimpinan saat ini sudah tidak mulus.
"Kita merasakan ada dinamika dalam rekrutmen kepemimpinan yang tidak mulus yang ditandai oleh suksesi baik nasional maupun daerah, padahal negara kita ini luas, tetapi ketika pilpres ini seperti tidak ada orang, apa yang salah?," ujar Siti Zuhro.
Untuk itu, ia mengatakan eksplorasi kepemimpinan melalui FGD seperti ini diharapkan bisa menjadi alat untuk memunculkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih ideal untuk masyarakat.
Laporan FGD Lembaga Survei KedaiKOPI Desember 2025 menyoroti perbedaan pilihan kelompok elit dan non-elit terhadap kriteria pemimpin ideal.
Kelompok elite memilih pemimpin yang merakyat melalui blusukan untuk membangun image kesejahteraan masyarakat, ketegasan lewat perencanaan strategis dan pengambilan risiko serta visi jangka panjang yang besar.
Sementara, kelompok nonelite memilih gesture empatik, tampilan sederhana, serta respons cepat pada krisis seperti bencana atau tragedi tewasnya Affan, dengan religiusitas sebagai shortcut moral melalui ritual ibadah dan kepekaan terhadap isu Palestina.
Pada kompetensi, kelompok elite melihat kecerdasan seorang pemimpin dari kualitas berpikir berbasis data dan logika, problem solving strategis dengan tim kompeten regulasi serta wawasan luas geopolitik ekologis tata kelola.
Sebaliknya, kelompok nonelite memilih ijazah, komunikasi bahasa keseharian arahan langsung ke bawahan serta pemerataan akses hak dasar layanan masyarakat sebagai legitimasi kecerdasan.
Meski begitu, keduanya sepakat kredensial pengalaman dan prestasi bebas kontroversi, meskipun nonelite menambahkan latar keluarga bersih sebagai salah satu kriteria.
Untuk isu kebijakan, kelompok elite memilih prioritas geopolitik kedaulatan global, lingkungan keadilan ekologis moratorium tambang, dan good governance regulasi BUMN militer.
Berbeda dari itu, kelompok nonelite memilih pungli, birokrasi BPJS kanal aduan responsif, bansos dan pangan murah serta Palestina sebagai isu geopolitik utama.
Keduanya setuju dengan isu pemerataan pendidikan kesehatan ekonomi, walau nonelite lebih dekat ke kebutuhan yang langsung terasa manfaatnya.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
