2 hours ago
2
6 November 2025 | Redaksi Rakyat News | 65 views
Lampung Timur — Peran Pers sebagai pilar ke 4 Demokrasi tentunya pungsi pengawasan dan kontrol sosial dari media yang tergabung di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Lampung Timur sangat penting dalam menjalankan tugas Jurnalistiknya mengawasi proyek-proyek yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
Ketua JMSI Lampung Timur Riswan mengatakan dalam konferensi pers di Sekretariat Kantor DPC JMSI Lamtim , JMSI merupakan organisasi perusahaan media di kabupaten Lampung Timur harus ikut andil mengawasi proyek-proyek yang bersumber dari APBD maupun dari APBN yang ada di kabupaten Lampung Timur ini, supaya tepat sasaran dan dikerjakan sesuai juklak juknis dan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditentukan.
“Mengingat tender lelang proyek di Kabupaten Lampung Timur ini baru saja dilaksanakan, sementara waktu hanya hitungan 2 bulan lagi harus selesai di tahun 2025 ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi indikasi indikasi adanya proyek yang dikerjakan asal jadi, dan ada juga indikasi mark up anggaran biaya tidak mengacu dengan (RAB),” tegas Riswan, Kamis (6/11/2025).
Ia mengatakan pertemuan ini sangat penting dibahas supaya kegiatan proyek di Lampung Timur ini tidak dimonopoli oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat, dan fungsi pengawasan dari JMSI harus kita tingkatkan sebagai tugas dan pungsi kinerja Jurnalistik. “Saya sangat berharap kepada rekan-rekan yang tergabung di DPC JMSI Lampung Timur ikut andil berperan aktif dalam pengawasan proyek yang akan di laksanakan dalam bulan ini,” ujar Riswan.
Setidaknya, kata Riswan kita dari DPC JMSI Kabupaten Lampung Timur ini harus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Lampung Timur, kita tidak boleh diam, kita akan kawal terus proses Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan. Apa bila ada indikasi akan merugikan keuangan negara dan indikasi proyek yang di kerjakan asal-asalan tanpa adanya transparansi maka DPC JMSI Lampung Timur tidak segan-segan akan menindaklanjuti sampai ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Bila nantinya ditemukan dilapangan ada indikasi Mark Up anggaran atau indikasi melanggar ketentuan RAB yang berpotensi merugikan keuangan negara. Maka kita akan segera membentuk Tim investigasi dan advokasi untuk melaporkan temuan itu ke Aparat Penegak Hukum (APH) Kejari Lampung Timur dan ke Polres Lampung Timur.” tandasnya.
(Tim/Red)
