Nabire (ANTARA) - PT Pos Indonesia Cabang Nabire menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako senilai Rp13,1 miliar kepada 12.282 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Ketua Satgas Bansos PT Pos Cabang Nabire Jeremias Thomas Rahaningmas di Nabire, Selasa, mengatakan penyaluran bansos tahap I (alokasi Januari hingga Maret) 2026 tersebut berlangsung pada 2-8 Maret 2026.
“Total bansos yang kami salurkan sebesar Rp13,1 miliar untuk 12.282 KPM di 15 distrik se-Kabupaten Nabire,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan sembako diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan sehingga setiap KPM menerima Rp600 ribu untuk tiga bulan.
Baca juga: Anggota DPR minta libatkan pemda dan pemdes perbarui DTSEN 2026
Sementara besaran PKH bervariasi, mulai Rp225 ribu hingga Rp3 juta, tergantung komponen keluarga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Besaran PKH, kata dia, dipengaruhi komponen keluarga seperti ibu hamil, lanjut usia (lansia), maupun anggota keluarga penyandang disabilitas.
“PT Pos hanya bertugas menyalurkan dan tidak menentukan besaran PKH yang diterima keluarga. Itu menjadi ranah Kementerian Sosial yang terdata dalam DTSEN,” katanya.
Ia menuturkan, selama penyaluran tersebut, pihaknya mengawali pembayaran bagi warga di wilayah perkotaan Nabire, kemudian dilanjutkan ke distrik-distrik.
Baca juga: LPDP Jakarta diminta tak ganggu anggaran bansos pendidikan
Penyaluran dilakukan di area gudang Kantor Pos Nabire di Jalan Pepera. Pihaknya telah melakukan sosialisasi di setiap kelurahan dan distrik agar warga mengetahui jadwal dan lokasi pembayaran.
Bagi KPM yang tidak dapat hadir ke lokasi pembayaran, petugas akan mendatangi langsung rumah penerima dengan didampingi pendamping PKH.
Untuk distrik kategori terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) seperti Dipa, Menou, dan Siriwou, PT Pos berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan kepala distrik setempat. Penyaluran dilakukan dengan pendampingan hingga tingkat kampung.
“Untuk daerah yang jauh, biasanya disalurkan per kampung dan diserahkan kepada kepala kampung atau tokoh agama yang dipercaya, dengan pendampingan dari dinas,” ujarnya.
Baca juga: 20 penyandang disabilitas datangi Dinsos Tulungagung cek status bansos
Guna memaksimalkan penyaluran, PT Pos juga membuka layanan pada hari Minggu serta menjadwalkan dua kali pembayaran dalam delapan hari di kelurahan padat penduduk.
“Misalnya untuk wilayah Kalibobo, kami sudah lakukan pembayaran pada Senin (2/3), lalu dijadwalkan kembali pada Kamis (5/3) agar warga yang belum sempat datang bisa terlayani,” katanya.
Ia menambahkan sejauh ini tidak ditemukan permasalahan terkait KTP maupun nomor induk kependudukan (NIK), termasuk NIK ganda atau data mencurigakan.
Adapun tantangan utama dalam penyaluran adalah lamanya proses verifikasi karena setiap penerima manfaat harus diverifikasi berdasarkan NIK sebelum bantuan diserahkan.
Baca juga: Gubernur Khofifah salurkan bansos dan tali asih di Banyuwangi
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
