Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) dan PT Freeport Indonesia berkolaborasi melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove seluas 500 hektare di Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru.
“PT Freeport Indonesia menyatakan kesediaannya mendukung program rehabilitasi mangrove seluas 500 hektare,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDASRHL) Dishut Kalsel Alip Winarto di Banjarbaru, Kamis.
Ia menyebut dari luas lahan yang akan ditanami mangrove itu, 400 hektare berada di Kabupaten Tanah Laut dan 100 hektare berada di Kabupaten Kotabaru.
Baca juga: KLH kolaborasi ULM dan Freeport tata ekosistem mangrove di Kalsel
“Inisiatif ini menjadi bagian dari kontribusi sektor swasta dalam pengurangan emisi karbon dan mendukung misi perdagangan karbon yang tengah diusung pemerintah daerah,” kata Alip.
Dari hasil identifikasi di lapangan, katanya, kawasan Kotabaru memiliki tutupan mangrove yang relatif lebat, sedangkan wilayah Tanah Laut dan Banjarmasin lebih terbuka dan rentan terhadap abrasi.
Menurut Alip, kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pendekatan rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik biofisik tiap lokasi.
Menyambut kolaborasi dengan Freeport, Bidang PDASRHL Dishut Kalsel menggelar rapat koordinasi bersama Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) guna memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove agar lebih maksimal.
Dalam rakor tersebut, Dishut Kalsel menyoroti berbagai tantangan penanaman mangrove, seperti serangan hama, gelombang tinggi, hingga persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang kompleks.
Dishut Kalsel mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk organisasi perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi program atau kegiatan yang dapat berkolaborasi dalam rencana aksi KKMD.
Pada program mangrove ini, Alip menyampaikan bahwa akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin menyatakan kesiapan untuk berkontribusi aktif melalui kajian akademik dan dukungan penelitian.
Baca juga: Kalsel tanam 245.000 mangrove pulihkan lahan kritis
Baca juga: BKSDA optimalkan 40 ribu hektar mangrove Kalsel serap karbondioksida
Ia menekankan pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan secara sektoral dan parsial, komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar pengelolaan mangrove berjalan secara berkelanjutan, mulai dari rehabilitasi, perlindungan, hingga pemanfaatan berbasis masyarakat.
“Kami berharap kolaborasi ini menjadi pijakan bersama menuju tata kelola mangrove yang adaptif, inklusif, dan berbasis data,” ujar Alip.
Rencana Aksi Mangrove Daerah Kalsel 2025 akan mencakup pelaksanaan rapat koordinasi rutin lintas sektor, kegiatan penanaman bersama, meninjau dan mengevaluasi berkala, serta program edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai garda terdepan pelestarian ekosistem pesisir.
Dalam rakor ini, melibatkan para pihak dari Dishut Kalsel, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito, Balai Perhutanan Sosial Banjarbaru, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel.
Turut hadir akademisi dari Unit Penunjang Akademik Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin untuk membahas penyusunan rencana aksi pengelolaan mangrove terpadu 2025.
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
