Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai gelar pahlawan nasional yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Ke-2 RI Jenderal Besar Soeharto sebagai tradisi yang baik ditunjukkan oleh Presiden Prabowo kepada pemimpin-pemimpin terdahulu.
Menurut Muzani, setiap manusia, termasuk para pemimpin, tidak luput dari kesalahan sehingga yang perlu dilakukan ialah lebih dulu mengenang dan mengingat kebaikan-kebaikan serta jasa-jasanya, dan menutup kekurangan serta tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang dilampaukan pada masa lampau. Perilaku seperti itu yang dikenal dalam istilah Bahasa Jawa sebagai "mikul dhuwur mendhem jero".
"Saya kira yang dilakukan oleh pemerintah sekali lagi juga penghargaan dari negara, pemerintah atas jasa-jasanya kepada Pak Harto, bagaimana kita memberi ruang kepada kebaikan-kebaikan, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pemimpin kita dulu, dan sekarang penghargaan itu diberikan. Karena itu, saya kira tradisi seperti ini sangat baik, dari junior kepada seniornya, dari anak kepada bapaknya. Meskipun, (Soeharto sebagai, red.) manusia biasa tentu saja ada salah, ada lupa," kata Ketua MPR Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga merespons pertanyaan mengenai riwayat proses hukum yang pernah dihadapi Soeharto, terutama setelah lengser sebagai Presiden RI.
Menurut Muzani, seluruh proses hukum yang dialamatkan kepada Soeharto telah selesai sehingga tidak ada hambatan apa-apa bagi pemerintah untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
"Pak Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana ataupun perdata, karena itu MPR beranggapan bahwa tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang dianggap memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia, Muhammad Soeharto," sambung Muzani.
Baca juga: Soeharto resmi pahlawan, Prabowo serahkan gelar ke Tutut Soeharto
Di Istana Kepresidenan RI, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai seluruh mantan presiden, khususnya yang telah berpulang, idealnya mendapatkan tempat terhormat.
Menurut Sultan Bachtiar, setiap pemimpin pasti selalu mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri.
"Layaknya semua mantan presiden Indonesia yang sudah meninggal, idealnya memang di tempat yang terhormat, terlepas dari bahwa pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi saya meyakini bahwa pasti tidak ada niat sedikit pun dari beliau-beliau, tokoh-tokoh yang memang pernah memimpin Indonesia, berpikir untuk kepentingan-kepentingan sendiri," kata Ketua DPD RI.
Dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo menganugerahi Presiden Ke-2 Jenderal Besar Soeharto sebagai pahlawan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Plakat piagam dan dokumen gelar pahlawan nasional untuk mendiang Soeharto itu diserahkan oleh Presiden Prabowo kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto selaku ahli waris keluarga.
Baca juga: JK: Gelar pahlawan Soeharto bukan lagi pro-kontra usai ditetapkan
Baca juga: Fadli Zon: Gelar pahlawan Soeharto lalui proses, tak ada masalah hukum
Baca juga: Soeharto jadi Pahlawan, Tutut tanggapi pro-kontra stigma korupsi--HAM
Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Andi Firdaus
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
