Jakarta (ANTARA) - Bencana banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dihimpun ANTARA menyebut per 2 Desember, bencana ini telah mengakibatkan 708 orang meninggal dan berdampak pada putusnya akses jalan, jembatan dan aliran listrik PLN sehingga lokasi terdampak bencana terisolasi.
Sejak kejadian, pemerintah lintas kementerian berupaya keras untuk mengembalikan infrastruktur yang terputus dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dan berfokus pada memulihkan akses jalan dan komunikasi. Hal ini dilakukan demi para korban bisa kembali terhubung dengan sanak keluarganya dan bisa mendapatkan bantuan serta informasi situasi terkini.
Dalam keadaan darurat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital memfokuskan pada percepatan pemulihan koneksi telekomunikasi dan internet.
Dalam waktu 24 jam, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal, dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11) pukul 07.00 WIB.
Baca juga: BNPB: Korban meninggal dunia akibat bencana Sumatra 914 jiwa
Gerak cepat juga langsung dilakukan pada hari Minggu (30/11), di mana Tim BAKTI Komdigi bersama BNPB, Tim SAR, dan TNI telah melakukan mobilisasi perangkat ke 14 titik untuk ketersediaan internet di posko-posko BNPB dan Basarnas.
Satelit SATRIA-1 beroperasi di antaranya dua di Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara, lima di provinsi Aceh yakni masing-masing di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang Provinsi Aceh, serta Kabupaten Agam dan Kota Padang Sumatera Barat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan para operator seluler telah melaporkan, secara total 95 persen BTS di Sumbar sudah pulih dan Sumut berangsur pulih 90 persen.
"Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60 persen menara tidak beroperasi. Pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera normal kembali," kata Meutya saat memimpin rapat koordinasi di Balai Monitoring Frekuensi Kota Medan pada Senin (1/12).
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan perbaikan akses jalan, penambahan alat berat dan personel bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), percepatan infrastruktur konektivitas dengan pemasangan Jembatan Bailey pada jembatan-jembatan prioritas.
“Fokus kita hari ini adalah membuka konektivitas pantai utara Sumatera menuju Tapanuli. Jalur dari Sumut ke arah barat belum terbuka sehingga distribusi bantuan terhambat. Kami kerahkan semua alat berat, dan bila kurang akan kita penuhi dari provinsi-provinsi terdekat yang tidak terdampak, misalnya Riau, Bengkulu, dan Lampung," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada 4 Desember.
Baca juga: Banjir Sumatera, Kemenhut dalami peran 12 subjek hukum di Tapanuli
Sektor pendidikan pun tak luput dari perhatian pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan bantuan awal berupa pembersihan sekolah, penyediaan buku-buku, dan peralatan belajar.
Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mengganti perangkat pembelajaran yang rusak, termasuk Interactive Flat Panel/Papan Interaktif Digital (PID) yang terdampak bencana.
Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan evaluasi tata ruang pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakter lingkungan serta meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (LH), yang akan mengkaji tata ruang di wilayah terdampak banjir Sumatera untuk mengembalikan ekosistem demi memperkuat daya dukung dan tampung lingkungan hidup.
Sebagai salah satu entitas langsung di bawah Presiden, BNPB dan kementerian/lembaga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat berupa anggaran yang sudah disiapkan Kementerian Keuangan dan menjadikan penanganan bencana ini prioritas nasional.
Baca juga: Komdigi bantu pemulihan psikososial anak terdampak bencana di Sumbar
Penanganan ini mencakup pencarian pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat, pembukaan akses jalan, pembukaan akses dan pemulihan akses komunikasi dan infrastruktur.
“Sebagaimana sudah disampaikan oleh beberapa menteri setelah rapat kabinet dengan Bapak Presiden bahwa pemerintah pusat all out dalam hal ini dalam melakukan percepatan untuk upaya-upaya dilakukan dalam proses tanggap bencana ini yang mencakup 5 hal pencarian pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat, pembukaan akses jalan, pembukaan akses dan pemulihan akses komunikasi, serta pemulihan infrastruktur listrik dan BBM,” kata Kapusdatin BNPB Abdul Muhari.
BNPB juga mengerahkan secara aktif 40 helikopter serta bantuan dari helikopter dan Hercules TNI dan Polri sehingga total transportasi udara ada 50 unit untuk memberikan bantuan melalui jalur udara sebanyak 25-35 ton ke posko di kabupaten kota serta di kantong pengungsi setiap kabupaten kota.
Selain dengan helikopter, bantuan TNI juga menjadi penyambung kerja BNPB untuk mendistribusikan bantuan ke kantong pengungsi dengan berjalan kaki.
BNPB bersama TNI/Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, relawan, dan mitra internasional terus bekerja maksimal mempercepat pencarian korban, pembukaan akses, pemulihan layanan vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: Wamen Komdigi: Pemulihan telekomunikasi di Aceh terkendala listrik
Baca juga: Menkomdigi pacu perluasan konektivitas di daerah terdampak bencana
Baca juga: Komdigi pulihkan 145 BTS dan salurkan internet satelit di Sumbar
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
