Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Kartu Janda Jakarta (KJJ) dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
"Meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ)," kata Anggota Fraksi Gerindra Jamilah Abdul Gani dalam Penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Menurut dia, gagasan KJJ merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Fraksi Gerindra saat kegiatan reses.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta cairkan bansos KLJ hingga KAJ bulan Juni 2025
Dia menjelaskan, bahwa program ini ditujukan bagi perempuan berstatus janda yang berusia 45 hingga 60 tahun, yang tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut," kata Jamilah.
Usulan ini pun mendapat respons dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Anggota Fraksi PAN Bambang Kusumanto menyebut program tersebut sebagai ide yang menarik.
"Tadi kita dengar ada usulan yang sangat menarik hari ini yaitu usulan tentang Kartu Janda Jakarta," kata Bambang.
Secara pribadi, Bambang juga menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.
Kendati demikian, gagasan ini belum mendapatkan respon dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.
Baca juga: DKI akan tambah kuota penerima Kartu Lansia Jakarta
Baca juga: Dinsos DKI ajukan tambahan penerima bansos
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
