Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina meminta kepada Pemprov DKI untuk membenahi data penerima pangan bersubsidi, agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah dapat tepat sasaran.
"Dengan data akurat, maka bisa kita ketahui siapa sesungguhnya yang harus dibantu di masyarakat bawah," kata Wa Ode di Jakarta, Selasa.
Hingga saat ini, kata dia, data terkait warga miskin di Jakarta belum juga tuntas karena masih banyak yang memang tidak mampu, tapi tak menerima bantuan.
Baca juga: Pangan bersubsidi Pasar Jaya 2025: Tujuan, sasaran, dan cara daftarnya
Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KPKP) serta BUMD pangan yang ditugaskan untuk menyalurkan pangan bersubsidi harus memiliki data akurat.
Hal itu agar anggaran Pemprov DKI Jakarta, terutama untuk pangan bersubsidi bisa tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar tidak mampu.
"Persoalan data orang miskin sampai hari ini belum tuntas. Siapa yang bener-bener miskin, siapa yang miskinnya sedang, dan seterusnya," ujarnya.
Munurut dia, data penerima subsidi pangan harus kembali diperbaiki, apalagi saat ini dari data yang ada jumlah penerima pangan bersubsidi mencapai 900 ribu lebih.
Wa Ode meminta kepada dinas terkait untuk mulai mendata bekerja sama dengan BPS DKI, maupun meminta data dari RT/RW agar orang yang miskin bisa tercatat.
Baca juga: Pemprov DKI kembali buka layanan luring untuk pangan subsidi
"Saya mengusulkan buat saja satu UPT khusus data. Atau ajak RTRW untuk ngecek data yang miskin bener-bener di lingkungannya. Tapi mereka juga harus objektif jangan yang didatangkan keluarga, kerabat dan yang dikenal saja," kata dia.
Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 14 juta paket subsidi pangan murah selama 2025 dan subsidi itu menjadi anggaran terbesar di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.
"Anggaran dari KPKP yang paling banyak sebenarnya untuk subsidi pangan," kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok di Jakarta, Kamis (3/7).
Menurut dia, dari total anggaran Dinas KPKP 2025 yang mencapai Rp1,1 triliun lebih itu, 70 persen digunakan untuk subsidi pangan murah. Sedangkan sisanya digunakan belanja operasional dan modal.
"Kemudian yang kedua paling besar adalah belanja barang dan jasa sebesar 17,2 persen dan belanja pegawai 11,86 persen dari total anggaran Dinas KPKP," kata dia.
Baca juga: DKI siapkan 14 juta paket subsidi pangan murah
Baca juga: Penyaluran pangan subsidi di Jakarta dinilai perlu diperbaiki
Jumlah subsidi pangan yang mencapai 70 persen atau Rp825 miliar lebih itu digunakan untuk menyiapkan sebanyak 14 juta paket pangan murah yang nantinya diberikan kepada warga DKI Jakarta.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
