Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia terbaru masih dalam tahap akhir validasi data, sebelum dirilis secara resmi ke publik, Jumat (25/7).
Hal itu disampaikan sebagai respons atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengungkapkan bahwa kedua indikator tersebut mengalami penurunan angka di tahun ini.
“Insya Allah kami akan rilis Jumat, setelah kami memastikan data yang kami hitung benar-benar akurat,” ujar Amalia saat dikonfirmasi seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Ketika ditanya soal kebenaran penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, Amalia belum memberikan konfirmasi langsung.
“Nanti kita lihat ya, hari Jumat,” katanya singkat.
Semula, BPS akan merilis data kemiskinan dan pengangguran pada Selasa (15/7), pukul 11.00 WIB, namun ditunda.
BPS beralasan, penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo dalam acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025, di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7), menyatakan bahwa angka pengangguran dan tingkat kemiskinan absolut di Indonesia mengalami penurunan.
"Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara," ujarnya menepis narasi bahwa "ekonomi RI gelap".
BPS mencatat angka kemiskinan absolut di Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2023 adalah 5,32 persen.
Baca juga: Menko Muhaimin optimistis Sekolah Rakyat putus mata rantai kemiskinan
Baca juga: Wamensos: Pemutakhiran data DTSEN kunci pengentasan kemiskinan
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
