Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menyatakan bahwa publik merupakan pemilik informasi sehingga pemerintah atau badan publik wajib memberikan informasi baik berkala, serta-merta seperti bencana, maupun informasi setiap saat.
"Dengan semangat partisipasi dan dukungan teknologi, Jakarta diharapkan unggul bukan hanya dalam infrastruktur, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas," kata Komisioner KI DKI Jakarta Ferid Nugroho dalam seminar Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta bersama Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK) Universitas Budi Luhur di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi dan mahasiswa dalam mengawal transparansi informasi di Jakarta.
Ia juga turut mengingatkan pentingnya klasifikasi informasi yang wajib diumumkan badan publik, baik informasi berkala, serta-merta seperti bencana, maupun informasi setiap saat yang harus tersedia.
Baca juga: KI DKI tekankan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat konstitusi
Sementara itu, dosen FKDK Universitas Budi Luhur Denik Iswardani Witarti menekankan peran mahasiswa sebagai garda terdepan pengawasan keterbukaan informasi.
"Mahasiswa adalah 'digital native' dengan kanal luas untuk menyuarakan perubahan. Kritik bukan sesuatu yang negatif, melainkan kontribusi nyata untuk membangun," katanya.
Digital native adalah generasi yang tumbuh di era internet, komputer, telepon pintar, media sosial dan lain lain sehingga interaksi mereka dengan teknologi bersifat alami, intuitif dan sehari-hari.
Staf Khusus Gubernur, Chico Hakim menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar amanat undang-undang, tetapi jantung demokrasi modern.
Baca juga: 40 calon anggota KI DKI jalani psikotes
Chico menilai menutup informasi di era digital hampir mustahil dilakukan karena tantangan ke depan adalah bagaimana publik terutama generasi muda mampu mengajukan pertanyaan kritis dan memanfaatkan data secara bijak.
Ia juga menekankan transparansi sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah.
"Pemilik informasi sesungguhnya adalah publik. Pemerintah hanyalah pengelola yang berkewajiban memastikan setiap data bisa diakses dengan mudah," kata dia.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
