Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Bung Karno (UBK), Faisyal Chaniago, menilai rangkaian kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ke daerah bencana turut mendorong percepatan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera oleh pemerintah.
“Dalam penanganan bencana di Sumatera, pemerintah harus bergerak cepat karena ini menyangkut kelangsungan hidup manusia. Masyarakat terdampak bencana kehilangan ladang, ternak, dan sumber penghidupan lainnya,” kata Faisyal saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Percepatan tersebut bisa dirasakan di wilayah terdampak parah seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Salah satu kegiatan dalam kunjungan kerja tersebut ada peninjauan tahapan awal pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana dengan kategori rumah rusak berat atau hilang. Kunjungan tersebut dilakukan sejak Sabtu (20/12) hingga Senin (22/12) di wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Faisyal menilai penugasan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Dalam Negeri bukan tanpa alasan. Ia menyebut pemetaan persoalan kewilayahan merupakan salah satu keunggulan Tito sebagai Menteri Dalam Negeri, sekaligus mantan Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya.
Gerak cepat Tito dalam merancang peta persoalan sekaligus menghubungkannya dengan solusi lintas kementerian dan lembaga, dukungan antarpemerintah daerah, serta partisipasi lembaga kemanusiaan dinilai menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk bekerja cepat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Ia menilai kunjungan langsung Menteri Dalam Negeri ke daerah terdampak bencana serta dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat memiliki arti strategis dalam memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan mendesak di setiap daerah terdampak tidak selalu sama dan memerlukan kebijakan yang kontekstual.
“Oleh karena itu, selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat karena sumber penghidupan mereka telah hancur,” katanya.
Terkait penanganan bencana di Aceh Tamiang, Faisyal menilai penegasan Mendagri kepada perusahaan perkebunan untuk berkontribusi melalui pemanfaatan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) bagi pembangunan Huntap merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin (22/12), Menteri Dalam Negeri menyampaikan arahan Presiden agar pembangunan Huntap segera direalisasikan sehingga masyarakat tidak terlalu lama berada di pengungsian. Pemerintah daerah pun diminta segera menyiapkan lahan milik pemerintah maupun alternatif lain yang memungkinkan.
Baca juga: Mendagri minta percepatan pembersihan sisa banjir di Aceh Tamiang
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan rencana pemetaan lokasi Huntap yang akan dibangun di atas lahan HGU milik sejumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Aceh Tamiang.
“Perintah Presiden jelas, membantu rakyat adalah nomor satu. Jika ada pihak yang tidak mau membantu, tentu akan dievaluasi izinnya. Saya akan mengusulkan pencabutan HGU apabila tidak peduli kepada rakyat, karena selama ini perusahaan telah banyak menikmati kekayaan bumi Indonesia,” ujar Menteri Dalam Negeri saat rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Aceh Tamiang.
Faisyal menegaskan pemerintah memang perlu bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti merusak lingkungan. Ia menilai bencana hidrometeorologi yang terjadi menunjukkan adanya kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Jika pemerintah tidak bertindak tegas, dapat muncul persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah pemerintah melindungi pelaku perusakan lingkungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faisyal menilai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera memang masih perlu ditingkatkan. Namun, ia melihat adanya proses evaluasi dan perbaikan yang berjalan, sehingga fokus pada solusi konkret penanganan bencana menjadi lebih penting dibandingkan polemik mengenai pihak yang paling bekerja keras.
Baca juga: Mendagri percepat pembangunan 1.000 huntap untuk korban bencana Aceh
Baca juga: Mendagri: Penanganan bencana di Aceh Tamiang perlu perhatian khusus
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
