Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai fungsi pengawasan DPR melalui Komisi XI, dapat menjadi instrumen dalam menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan ekonomi nasional, terutama periode meningkatnya konsumerisme masyarakat jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
"Momentum libur Natal dan Tahun Baru selalu diikuti dengan peningkatan konsumsi. Karena itu, pengawasan DPR diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga benar-benar berjalan efektif di lapangan," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Misbakhun menjelaskan fungsi pengawasan tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan dan penganggaran, tetapi mencakup evaluasi implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi pada periode Nataru sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan otoritas dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran konsumsi dan pengendalian inflasi.
"Stabilitas makroekonomi tidak boleh hanya bergantung pada niat baik kebijakan, tetapi harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan terukur, terlebih pada periode dengan tekanan inflasi musiman seperti saat ini,” kata Misbakhun.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pengawasan DPR mengarah kepada tindakan untuk memastikan indikator makro ekonomi berdampak langsung pada penguatan ekonomi riil.
Komisi XI, kata Misbakhun, mengawal kebijakan yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, kelancaran konsumsi domestik, serta perlindungan kelas menengah agar aktivitas ekonomi selama Nataru tetap terjaga tanpa memicu lonjakan harga.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka, namun kualitasnya harus tercermin dari kemampuan masyarakat menjaga daya beli dan menikmati momentum konsumsi secara wajar.
"Kepercayaan publik adalah modal utama stabilitas ekonomi dan itu hanya bisa dijaga melalui pengawasan yang tegas, konsisten, dan berbasis data," ucap Misbakhun.
Ia memastikan Komisi XI DPR RI terus memantau kebijakan ekonomi untuk terus berjalan di sisi pemerintah secara akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika musim serta berorientasi kepada stabilitas harga, hingga daya beli masyarakat tetap terjaga selama jangka menengah dan panjang.
Baca juga: Komisi I DPR: Kritik Indonesia terhadap Israel sikap anti penjajahan
Baca juga: Puan ucapkan selamat Natal dan ajak rayakan tahun baru dengan empati
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
