Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun ini menyiapkan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di tiga lokasi baru yang direncanakan berdiri secara permanen.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, di Samarinda, Kamis, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memacu pengembangan program Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.
"Kita telah memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi agar proyek fisik tidak terkendala di kemudian hari. Hasil evaluasi lahan menunjukkan ada tiga titik tambahan yang akan dibangun permanen mulai 2026 hingga 2027," ujarnya.
Lokasinya mencakup kawasan Bukit Biru (Kutai Kartanegara), Lawe-Lawe (Penajam Paser Utara), dan Sekambing (Bontang).
Baca juga: Sekolah Rakyat, membuka gerendel masa depan si miskin
Hingga Januari 2026 terdapat tiga Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda yang telah mulai penerimaan siswa pada tahun ajaran 2025/2026.
Untuk Sekolah Rakyat permanen, selain tiga lokasi tambahan di Kukar, PPU, dan Bontang, Pemprov Kaltim juga telah memulai pembangunan di Kota Samarinda tepatnya di Jalan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran.
Saat ini, lanjut Andi, pembangunan sekolah di Samarinda itu telah memasuki tahap kedua, yakni proses kontrak, setelah peletakan batu pertama serentak secara nasional pada awal pekan ini.
Untuk tahap ketiga, tim dari Satuan Kerja Sarana Strategis Kementerian PUPR telah melakukan peninjauan lapangan. Hasilnya, ketiga lokasi di Kukar, PPU, dan Bontang dinyatakan memenuhi syarat awal.
Baca juga: Kunjungi perpustakaan Sekolah Rakyat, Presiden apresiasi Perpusnas
"Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR di Jakarta agar ketiganya masuk dalam rencana pembangunan fisik tahap selanjutnya," tambahnya.
Mengingat luas lahan di masing-masing lokasi melebihi lima hektare, pemerintah kini tengah merampungkan dokumen krusial seperti sertifikasi lahan, surat pernyataan bebas sengketa, hingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan AMDAL Lalu Lintas.
Penyusunan dokumen ini berjalan beriringan dengan penerbitan Detailed Engineering Design (DED) dari Kementerian PU. Andi optimistis jika seluruh persyaratan administratif rampung tanpa hambatan, proses kontrak pembangunan dapat segera dimulai pada awal 2026.
Ia menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang terdaftar dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
"Sekolah Rakyat bukan sekadar fasilitas pendidikan biasa, melainkan strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga paling rentan mendapatkan akses pendidikan berkualitas agar mereka memiliki daya saing di masa depan," tegas Andi.
Baca juga: Anggota DPR dorong perluasan akses dan lokasi Sekolah Rakyat di Papua
Pewarta: Arumanto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
