Pemprov Bengkulu bangun kantor penghubung di Pulau Enggano

2 months ago 19
Saya minta ke Pak Wagub Mian cari lahan di situ, sehingga pemprov nanti punya rumah dinas gubernur dan wakil gubernur sehingga setiap waktu bisa ke sana

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu membangun kantor penghubung di pulau terluar Indonesia, Pulau Enggano, agar lebih memudahkan pemerintah daerah mengakselerasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Saya minta ke Pak Wagub Mian cari lahan di situ, sehingga pemprov nanti punya rumah dinas gubernur dan wakil gubernur sehingga setiap waktu bisa ke sana," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Rabu.

Keberadaan kantor penghubung nantinya memudahkan baik gubernur, wakil gubernur, pejabat, maupun ASN Pemprov Bengkulu berkantor di Pulau Enggano untuk melakukan kerja-kerja akselerasi pulau terluar agar bertumbuh lebih baik.

Apalagi sejak empat bulan terakhir Pulau Enggano mengalami krisis, akibat terisolasi dari wilayah Provinsi Bengkulu lainnya. Hal tersebut akibat dari tertutupnya pintu alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu oleh sedimentasi pasir.

Baca juga: ASDP: Rute Bengkulu-Enggano kembali beroperasi, dukung logistik 3T

Pendangkalan alir tersebut, kata dia, membuat kapal dari dan ke Enggano tidak bisa berlabuh di Kota Bengkulu. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pengerukan selama sebulan terakhir.

Akhirnya dermaga Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu kembali terbuka, dan pada Senin 7 Juli 2025 Kapal penyeberangan KMP Pulo Tello dari dan ke Enggano sudah bisa bersandar kembali di Pelabuhan Pulau Baai.

Karena situasi krisis di Pulau Enggano dan upaya menangani persoalan tersebut, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan bersama Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Mian dan Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata secara bergantian akan berkantor di pulau terluar Indonesia tersebut.

Baca juga: Pendangkalan Pulau Baai, Kapal KKP angkut warga Enggano ke Bengkulu

Langkah tersebut, kata dia, untuk memastikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 benar-benar berjalan optimal di lapangan.

Helmi menjelaskan Inpres 12 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Gubernur Bengkulu untuk membentuk tim koordinasi dalam penanganan persoalan Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai.

Menurut dia, keberadaan para pejabat tinggi pemerintahan di Pulau Enggano menjadi bukti keseriusan Pemprov Bengkulu dalam menangani permasalahan secara langsung, bukan hanya lewat laporan dan koordinasi jarak jauh.

Baca juga: Istana: Inpres Pulau Enggano respons cepat gaya pemerintahan saat ini

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |