Jakarta (ANTARA) — Pemerintah menjadikan pengelolaan air sebagai prioritas strategis nasional untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketersediaan dan pengelolaan air yang baik menjadi fondasi utama menuju swasembada pangan.
“Kita harus mengelola air dengan baik. Kita punya sumber air yang cukup dan teknologi untuk menghasilkan air murah yang bisa memenuhi kebutuhan kita,” kata Presiden Prabowo dalam salah satu pidatonya setelah dilantik pada Oktober 2024.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, bendung, dan jaringan irigasi primer hingga tersier sebagai tulang punggung distribusi air ke lahan pertanian. “Infrastruktur air sangat penting untuk mendukung sasaran swasembada pangan. Dari bendungan hingga ke sawah, semua harus terhubung dan berfungsi optimal,” ujarnya, Januari 2025 lalu.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Dwi Purwantoro, menyebut air sebagai faktor penentu dalam ketahanan pangan nasional. “Tanpa air, tidak ada sawah, tidak ada padi, apalagi swasembada pangan,” tegasnya.
Menurut Dwi, Ditjen SDA menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari rata-rata 1,8 menjadi minimal 2,0 hingga 2,5, agar petani dapat menanam padi dua hingga tiga kali per tahun. Beberapa daerah yang telah direhabilitasi tercatat mampu mencapai IP 2,5 dengan produktivitas di atas 8 ton per hektar.
Untuk mencapai target tersebut, Ditjen SDA mengadopsi teknologi digital dalam sistem irigasi melalui pemanfaatan citra satelit, telemetri real-time, pintu air elektromekanik, hingga kecerdasan buatan (AI). Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) dan Command Center dibangun untuk memantau dan mengatur distribusi air secara langsung.
Transformasi digital ini telah diterapkan di Daerah Irigasi Manganti, BBWS Citanduy, di mana jaringan irigasi dilengkapi sensor otomatis, CCTV berbasis image processing, dan sistem IoT yang memungkinkan pengoperasian jarak jauh. “Semua harus berbasis data, bukan perkiraan,” ujar Dwi.
Sebagai payung hukum percepatan program, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan swasembada pangan. Instruksi tersebut mengamanatkan kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk bekerja terintegrasi dalam pembangunan, rehabilitasi, serta pengelolaan jaringan irigasi.
Kementerian PU juga membentuk Satuan Tugas Swasembada Pangan, yang melibatkan tim teknis dan sosial lintas bidang untuk memperkuat implementasi di lapangan.
Selain pembangunan fisik dan teknologi, Ditjen SDA memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), dan Induk P3A (IP3A) melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. “Infrastruktur sebesar apa pun tidak akan berarti tanpa partisipasi petani. Mereka harus merasa memiliki,” ujar Dwi.
Dwi menegaskan, seluruh program ini berakar pada satu prinsip utama: air adalah kunci kedaulatan pangan. “Kalau pangan kita aman, bangsa kita kuat. Dan semuanya berawal dari pengelolaan air yang baik,” katanya.
Melalui strategi terpadu antara pembangunan infrastruktur, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah menargetkan tercapainya kedaulatan pangan nasional sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
