Hamilton, Kanada (ANTARA) - Pejabat tinggi PBB pada Kamis menyambut baik pengumuman AS tentang transisi ke tahap kedua rencana gencatan senjata Gaza, dan mendesak agar bantuan kemanusiaan mengalir tanpa hambatan.
"Saya menyambut baik dimulainya fase kedua gencatan senjata yang diumumkan AS, dan menegaskan kembali agar bantuan kemanusiaan mengalir tanpa hambatan, gencatan senjata harus dilaksanakan sepenuhnya," kata Sekretaris Jenderal Antonio Guterres di Majelis Umum PBB, membahas prioritas 2026
Guterres menekankan bahwa "jalan menuju solusi dua negara harus tetap terbuka, tidak dapat diubah sesuai dengan hukum internasional."
Pada Rabu, utusan AS Steve Witkoff mengumumkan bahwa fase kedua perjanjian gencatan senjata telah dimulai sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza.
Tahap kedua rencana itu mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat transisi Palestina, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), dan peluncuran upaya rekonstruksi di wilayah tersebut, yang hancur akibat perang genosida Israel selama hampir dua tahun.
Guterres juga menyerukan agar "kebebasan berbicara dan ruang sipil," tetap dijaga, seraya menyatakan keprihatinan mendalam atas "penindasan kekerasan" terhadap protes di Iran.
"Kita harus membuka pintu kesempatan bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia," tambahnya.
Menekankan pentingnya mematuhi Piagam PBB, Guterres lebih lanjut menekankan bahwa "erosi hukum internasional tidak terjadi secara diam-diam."
“Peristiwa ini terjadi di depan mata dunia dan disaksikan langsung melalui layar kita,” katanya. Ia menambahkan bahwa berbagai pelanggaran—mulai dari penggunaan kekerasan ilegal, serangan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan, pelanggaran HAM, hingga pembungkaman kritik dan penjarahan sumber daya—terlihat secara nyata di seluruh dunia.
Kepala PBB itu menyoroti besarnya keserakahan dan ketimpangan di kalangan orang kaya, dengan menyebut bahwa 1 persen orang terkaya di dunia menguasai 43 persen aset keuangan global.
Ia menyatakan bahwa "konsentrasi kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir orang secara moral tidak dapat dibenarkan."
Guterres menekankan pentingnya bekerja tanpa henti untuk mewujudkan perdamaian yang adil, serta menyebut bahwa membangun persatuan di tengah perpecahan harus menjadi prioritas pada 2026.
"Di seluruh dunia, kita melihat risiko masyarakat runtuh di bawah beban rasisme, xenofobia nasionalis, dan fanatisme agama," katanya. "Racun-racun ini mengikis tatanan masyarakat, memicu perpecahan dan ketidakpercayaan."
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
