Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman Hery Susanto menilai bahwa Indonesia bisa bebas dari jebakan kelas menengah atau middle income trap apabila menjalankan transformasi birokrasi.
Dalam acara peluncuran buku di Jakarta, Kamis (10/7), dia mengungkapkan bahwa birokrasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak sekaligus regulator yang harus hadir di semua lini kehidupan masyarakat.
“Mulai dari pelayanan publik paling sederhana hingga kebijakan strategis negara. Karena itu, kualitas kinerja birokrasi dalam pelayanan publik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” kata Hery, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Untuk itu, Hery menyebutkan bahwa birokrasi di Indonesia harus mampu mendukung pencapaian Astacita Presiden RI, yakni delapan cita-cita pembangunan nasional.
Ombudsman pun, kata dia, akan menindaklanjuti berbagai gagasan yang tertuang dalam buku berjudul Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap yang telah diluncurkan tersebut, secara lebih menyeluruh dan terintegrasi.
“Birokrasi kita harus mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan Astacita dan menjadi rencana tindak lanjut secara holistik untuk transformasi birokrasi kita,” tuturnya.
Sebagai salah satu kontributor penulisan buku tersebut, Hery menjelaskan bahwa buku Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap merupakan hasil pemikiran dan proses panjang yang berawal dari seminar nasional, yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI).
Dalam buku itu, disebutkan bahwa banyak gagasan, data, dan analisis yang dihimpun dan dituangkan secara komprehensif sebagai sumbangsih pemikiran untuk mendorong transformasi birokrasi agar Indonesia mampu keluar dari jebakan kelas menengah.
Pada buku yang diluncurkan oleh MN KAHMI itu, dirinya pun memperkenalkan konsep eptahelix, yang merupakan pengembangan dari pendekatan pentahelix yang selama ini dikenal dalam sistem pelayanan publik.
Pada konsep itu, terdapat tujuh unsur yang terlibat dalam sistem pelayanan publik, yaitu pemerintah pusat dan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI/DPRD), kelompok bisnis, akademisi, pers, dan masyarakat, dengan Ombudsman yang berada di tengah sebagai simpul pengawas pelayanan publik
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen MN KAHMI Syamsul Qomar menyampaikan bahwa pihaknya terpanggil untuk memberikan masukan utamanya kepada pemerintah guna memperbaiki tata kelola birokrasi dari pusat hingga daerah melalui transformasi birokrasi dalam pelayanan publik di semua sektor agar Indonesia bebas dari jebakan kelas menengah.
Jebakan kelas menegah merupakan kondisi ketika suatu negara tidak dapat beralih dari negara berpendapatan menengah ke bawah ke negara berpendapatan tinggi.
Menurut dia, hal tersebut berdampak pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, hingga standar hidup masyarakat tidak meningkat.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
