Jakarta (ANTARA) - Isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat bertemu Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk.
Keduanya bertemu di sela-sela Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2) waktu setempat.
“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono kepada Turk, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa.
Sugiono juga menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan 3 juta rumah bersubsidi.
“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata dia.
Sementara itu, Turk menyampaikan pandangannya tentang dampak dinamika saat ini terhadap agenda HAM global.
Dia mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.
Turk juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia bisa terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.
Dia juga meminta negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk berperan lebih besar dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan menawarkan kesiapan untuk membantu mengatasi situasi HAM di sana.
Turk juga menyampaikan dukungan penuh terhadap peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan persoalan Rohingya.
Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya.
Baca juga: Menlu tegaskan komitmen RI pada keadilan sosial, kesejahteraan
Baca juga: Indonesia apresiasi komitmen ICRC membantu rakyat Palestina
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
