Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengapresiasi Kota Tangerang yang berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 11,2 persen di tahun 2024.
Meski masih terdapat keluarga risiko stunting di beberapa wilayah, namun Wihaji menyampaikan bahwa Kota Tangerang dapat menjadi salah satu contoh baik bagi daerah lain untuk terus bergotong royong menurunkan prevalensi stunting.
"Kalau prevalensi stuntingnya ini bagus di Kota Tangerang, karena cuma 11,2 persen, sementara Indonesia rata-rata 19,8 persen. Untuk Kota Tangerang, saya terima kasih kepada wali kota, karena prevalensinya sudah 11,2 persen, artinya kalau ada 10 balita, hanya satu yang stunting. Ke depan, semoga bisa zero (nol) stunting," katanya saat mengunjungi salah satu rumah keluarga risiko stunting di Desa Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Banten, Selasa.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sudah berpesan agar tidak terlalu banyak menyelenggarakan diskusi, lokakarya, maupun seminar dalam rangka menurunkan angka stunting, tetapi langsung turun ke lapangan dan terjun meninjau langsung kondisi masyarakat.
Wihaji juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Tangerang untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni yang berkolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga, termasuk pihak swasta.
"Ternyata tahun ini ada seribu rumah tidak layak huni yang direhabilitasi oleh wali kota atas persetujuan DPRD. Saya kira kalau anggarannya Rp30 juta per rumah, dikali seribu kan lumayan Rp30 miliaran kan? Artinya saya terima kasih, itu bagian dari dukungan persamaan persepsi dan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," paparnya.
Baca juga: Angka stunting di Mataram NTB turun menjadi 6,7 persen
Baca juga: Pemkab: Ada tiga desa di Kuningan rawan pangan dan gizi
Ia menegaskan pentingnya seluruh pihak berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting, karena dari 280 juta masyarakat Indonesia, ada 72 juta keluarga Indonesia yang harus dicegah agar tidak stunting.
"Memang tidak semua bisa di-cover, kita ini ada 72 juta keluarga dari 280 juta penduduk Indonesia, kalau sendirian, pemerintah enggak bisa, tetapi juga harus ada kerja sama dengan pihak lain, BUMN punya CSR (tanggung jawab sosial dan lingkungan), korporasi punya CSR, yang penting tidak melanggar aturan, dan semua langsung ke penerima manfaat, tidak melalui kementerian," tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang memiliki berbagai program dalam rangka menurunkan prevalensi stunting, di antaranya Gerakan serentak cegah stunting di tingkat kelurahan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, dan Dapur sehat atasi stunting (Dashat) bersama PKK.
Inovasi lain yakni Satu telur satu minggu (Sate Sami), Pelayanan rujukan balita stunting bekerja sama dengan 34 rumah sakit, penguatan posyandu integratif, serta pemanfaatan data elektronik berbasis masyarakat melalui SIDATA dan e-PPGBM dalam pemantauan pertumbuhan perkembangan balita dan ibu hamil.
Pemerintah Kota Tangerang juga mengoptimalkan peran pendamping keluarga, khususnya dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil dan balita ke fasilitas layanan kesehatan.
Baca juga: Mendukbangga bedah rumah keluarga risiko stunting di Tangerang
Baca juga: Dinkes Batam tekankan pentingnya peran bidan dalam pencegahan stunting
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
