Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin langsung Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, sebagai ketua Panja.
Selain itu, pimpinan Komisi III DPR RI lainnya pun turut menjadi pimpinan Panja RUU KUHAP, yakni Dede Indea Permana dari Fraksi PDIP, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai NasDem, dan Rano Alfath dari Fraksi PKB.
"Nama-namanya tolong kapoksi (ketua kelompok fraksi) diserahkan ya, bisa disepakati?" kata Habiburokhman saat rapat kerja dengan pemerintah soal RUU KUHAP di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa susunan keanggotaan Panja RUU KUHAP itu terdiri dari empat anggota dari PDIP, empat anggota dari Golkar, tiga anggota dari Gerindra, dua anggota dari NasDem, dua anggota dari PKB, dua anggota dari PKS, dua anggota dari PAN, dan satu anggota dari Demokrat.
Selain itu, dia memastikan bahwa seluruh rapat pembahasan RUU KUHAP itu akan digelar di ruang rapat Komisi III DPR RI kompleks parlemen, dan tidak digelar di tempat lain.
"Nggak ada cerita kita di hotel atau di mana, kita di sini semua supaya bisa diikuti oleh masyarakat," kata dia.
Menurut dia, Panja RUU KUHAP akan memulai rapat pada Rabu, 8 Juli 2025 hingga seterusnya, dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Adapun pemerintah sudah menyerahkan DIM terkait RUU KUHAP itu kepada Komisi III DPR RI, melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara.
Habiburokhman mengatakan bahwa RUU KUHAP merupakan RUU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas untuk dibahas pada tahun 2025 ini.
Baca juga: DPR raker dengan Kejagung-Polri bahas rencana kerja dan anggaran 2026
Baca juga: Komisi III DPR rapat dengan ahli bahas putusan MK pisahkan pemilu
Baca juga: Ketua Komisi III DPR ungkap RUU KUHAP "kick off" pada 7 Juli
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
