Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi mengatakan pengembangan sistem teknologi, khususnya dalam sistem ekonomi digital, harus diiringi dengan aspek keamanan yang baik, agar ancaman dapat diantisipasi dan dimitigasi.
“Ancaman terhadap penggunaan teknologi di dalam sistem perekonomian kita itu juga harus kita waspadai. Artinya, pengembangan sistem teknologi harus diiringi dengan pengembangan keamanan teknologinya,” kata Nugroho saat pembukaan National Cybersecurity Connect 2025 di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, penguasaan teknologi digital secara tepat akan menjadi daya ungkit mencapai cita-cita Indonesia Emas. Ia pun meyakini Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat digital, mengingat pesatnya perkembangan niaga-el dalam negeri.
Dia menyebut perkembangan sistem teknologi telah menjadikan data dan informasi sebagai sumber kekayaan baru, namun hal itu perlu dikelola dengan tepat agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara atau bahkan lingkup yang lebih luas.
Baca juga: Kolaborasi BBSN-BPK perkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel
“Ini merupakan suatu tantangan. Oleh karenanya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi percepatan digital merupakan kebijakan yang sangat-sangat strategis sehingga beliau sudah menetapkan tentang pemerintahan digital merupakan salah satu program prioritas nasional,” ucapnya.
Dari segi aspek keamanan digital, Kepala BSSN menekankan urgensi CIA Triad, suatu model keamanan informasi yang terdiri atas tiga pilar utama: confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas), dan availability (ketersediaan).
Dijelaskan Nugroho, aspek kerahasiaan berarti memastikan data atau informasi yang ada hanya diakses dan dikelola oleh pihak yang berhak. Dalam konteks ini, data dan informasi harus dilindungi dengan sistem enkripsi.
Aspek integritas, imbuh dia, meliputi keutuhan dan validitas data. Kepala BSSN menilai, aspek integritas ini penting agar pada saat data digunakan, tidak terjadi perubahan maupun manipulasi tanpa izin.
Sementara itu, aspek ketersediaan hadir untuk memastikan data dan sistem dapat diakses saat dibutuhkan oleh pengguna sah. Layanan digital harus andal dan selalu tersedia untuk melayani masyarakat.
Baca juga: Kementan-BSSN perkuat kolaborasi keamanan siber pertanian Indonesia
“Artinya, kita akan bicara di sini mengenai disaster recovery system (pemulihan bencana), bicara tentang sistem backup (cadangan), bicara juga tentang redundant system (redundansi) sehingga kita memastikan ketika terjadi insiden, kita masih bisa memulihkan kembali data itu,” tuturnya.
Untuk mewujudkan ketahanan siber, perlu kolaborasi berbagai pihak. Dalam konteks ini, Kepala BSSN menyoroti pentingnya kerja bersama antara penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, media, dan komunitas masyarakat.
Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam urusan keamanan siber dan persandian, BSSN telah memiliki sistem untuk memonitor kerentanan keamanan siber.
Berdasarkan pendeteksian BSSN sejauh ini, katanya, sebagian kerentanan itu umumnya terjadi akibat ancaman serangan malware, denial-of-service, hingga upaya akses tidak sah. Selain itu, rekayasa sosial melalui akal imitasi (AI) juga perlu diwaspadai.
“Awareness (kesadaran), kepedulian, budaya keamanan itu perlu dibangun. Jadi tidak hanya bicara tentang teknologinya, orangnya ini juga harus ditata kelola dengan baik,” ucap Nugroho.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
