Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) bersama para kepala Dinas Sosial di seluruh Indonesia terkait implementasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kami selenggarakan rakornas beserta seluruh kadinsos (kepala Dinas Sosial) dalam rangka menyatukan pemahaman, persepsi terhadap Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yaitu DTSEN," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam acara "Implementasi Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" di Jakarta, Selasa.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan leading sector dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). BPS, lanjutnya, terus memperkuat DTSEN dan memutakhirkan data dari waktu ke waktu untuk memperbarui data penerima bansos.
Baca juga: Di DPR, Mensos jelaskan perubahan DTSEN dalam upaya pemutakhiran data
BPS melakukan pemutakhiran DTSEN melalui ground check.
"Kita ingin pemutakhiran berkala ini akan membuat data kita makin akurat. Dan yang melakukan validasi akhir itu adalah BPS, bukan lagi Kementerian Sosial atau kementerian yang lain. BPS-lah yang akan memberikan output data terhadap hasil pemutakhiran ini," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Menurut Mensos, pemutakhiran DTSEN penting karena data kependudukan bersifat dinamis.
Baca juga: Kemensos ajak partisipasi masyarakat koreksi dan usulan data bansos
"Data ini dinamis. Tiap hari ada yang wafat, tiap hari ada yang lahir, tiap hari ada yang menikah, tiap hari ada yang pindah tempat," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Sementara Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ground check untuk mengecek inclusion error dan exclusion error pada penyaluran bansos tahap 1 sehingga dapat menyempurnakan DTSEN untuk penyaluran tahap berikutnya.
"Hasil ground check digunakan BPS untuk memutakhirkan DTSEN. Proses berkelanjutan demi penyempurnaan dan pengelolaan DTSEN jangka panjang," kata Amalia Adininggar Widyasanti.
Baca juga: Cek langsung penerima bansos, BPS temukan 1,9 juta KPM mampu
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
