Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang pentingnya peran perempuan dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan, sebagaimana agenda women, peace,and security (WPS).
"Bagaimana perempuan itu berperan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan," kata Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan KemenPPPA Eni Widiyanti dalam FGD bertajuk "Women, Peace, and Security" yang digelar Yayasan Vanita Naraya, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, ada dua hal utama dalam agenda WPS.
Pertama, untuk melindungi perempuan dan anak ketika terjadi konflik sosial karena mereka menjadi pihak yang paling rentan untuk menjadi korban dalam konflik sosial.
Kedua, memastikan partisipasi bermakna perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan.
Baca juga: KemenPPPA: Perlunya libatkan legislator wujudkan agenda WPS
"Jangan perempuan jadi korban hanya dilindungi saja, tapi setelah di meja perundingan untuk menyusun kebijakan itu ternyata perempuan tidak dilibatkan," kata Eni Widiyanti.
Pihaknya mencontohkan upaya mewujudkan agenda WPS bisa dengan mengirimkan lebih banyak perempuan penjaga perdamaian di misi-misi PBB.
Selain itu, dengan memberikan kesempatan bagi perempuan-perempuan untuk menempati jabatan-jabatan strategis di TNI-Polri.
"Lebih banyak perempuan di sektor keamanan seperti TNI Polri yang selama ini mayoritas laki-laki," kata Eni Widiyanti.
Agenda WPS di tingkat internasional diinisiasi pada tahun 2000 yang dituangkan dalam Resolusi 1325 dan menjadi bentuk pengakuan terhadap posisi perempuan sebagai aktor dalam perdamaian dan resolusi konflik.
Di Indonesia, agenda WPS diwujudkan melalui penyusunan rencana aksi yang tertuang dalam Permenko PMK Nomor 5/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2020-2025.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
