Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan terhadap jemaah haji sejak tahap prakeberangkatan.
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kemenko Kumham Imipas Achmad Brahmantyo Machmud mengatakan Pemerintah ingin memastikan bahwa jemaah haji berangkat secara sah, aman, dan terjamin secara dokumen.
"Maka, diperlukan penguatan pada titik-titik pengawasan, termasuk di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI),” kata Brahmantyo dalam Rapat Koordinasi Keimigrasian di Jakarta, Jumat (25/4), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa koordinasi antara kementerian/lembaga bersifat sangat strategis, bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk konkret dari komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keimigrasian yang tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika global.
Adapun rapat diselenggarakan untuk memastikan kebijakan keimigrasian berjalan optimal, khususnya dalam momentum besar nasional seperti Musim Haji 1446 Hijriah.
Tiga pokok bahasan utama dalam agenda rapat, meliputi persiapan pemberangkatan haji pada tahun ini, pengawasan terhadap haji nonprosedural, serta berbagai isu aktual keimigrasian yang berkembang di tengah masyarakat.
Baca juga: Arab Saudi umumkan sanksi bagi jemaah haji tidak berizin
Brahmantyo menyampaikan bahwa hal itu perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Menurut dia, fenomena haji nonprosedural bukan hanya soal pelanggaran administratif, melainkan berpotensi menimbulkan kerawanan diplomatik dan mencoreng nama baik bangsa.
Untuk itu, lanjut dia, pendekatan pengawasan harus bersifat kolaboratif dan menyeluruh.
Pada kesempatan itu, dia mengajak seluruh peserta untuk memperkuat komunikasi dan saling berbagi data secara real-time antarlembaga.
"Harus tinggalkan egosektoral dan membangun ekosistem keimigrasian yang solid karena tantangan ke depan makin kompleks dan butuh respons yang cepat serta terintegrasi," tuturnya.
Melalui rapat koordinasi, Kemenko Kumham Imipas berharap berbagai langkah kolaboratif dan kebijakan operasional yang responsif bisa lahir dalam rangka memperkuat tata kelola keimigrasian nasional, sekaligus mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Kegiatan dihadiri oleh pejabat terkait dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Direktur Intelijen Keimigrasian, serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
