Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam merespons tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
Berdasarkan hasil survei LPEM FEB UI mencatat sebanyak 55 persen ahli menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Pelemahan rupiah, turunnya IHSG yang memicu trading halt, hingga lesunya pasar tenaga kerja yang ditambah prediksi kontraksi pertumbuhan ekonomi membuat kekhawatiran publik semakin meluas.
“Di tengah situasi global yang tidak menentu dan tekanan ekonomi dari dalam negeri, Kemenperin harus tampil sebagai garda depan. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Perlu langkah-langkah cepat, progresif, dan menyentuh langsung kebutuhan industri dalam negeri,” kata Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian di Senayan, Selasa.
Baca juga: Evita minta Kemenperin dukung Bali batasi plastik sekali pakai
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) 7 Jawa Timur itu juga menyoroti sejumlah tantangan eksternal seperti ketidakstabilan geopolitik dan dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menghantam perekonomian global.
Sementara itu, dari dalam negeri, kata Novita, Indonesia masih dibayangi beban utang, defisit APBN, tekanan kurs, hingga meningkatnya gelombang PHK. Deflasi pun turut mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat.
Menurut legislator asal Trenggalek ini, situasi ini menuntut pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian untuk segera memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui strategi yang berorientasi jangka panjang.
“Kita butuh stimulus fiskal yang tepat sasaran, penguatan industri manufaktur, dan percepatan transformasi digital. Hilirisasi sumber daya alam jangan berhenti, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan ketahanan pangan dan energi,” ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap industri dalam negeri, penertiban praktik nakal dari investor asing seperti tidak patuh dalam membayar pajak, serta penyederhanaan birokrasi perizinan yang selama ini menghambat pelaku usaha lokal.
“Kalau Kemenperin hanya berfokus pada angka makro tanpa sentuhan langsung ke akar persoalan, kita akan terus tertinggal. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak akan tercapai tanpa industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberpihakan pada industri lokal dan ketegasan regulasi adalah kunci menuju pemulihan ekonomi yang adil dan berdaya saing.” tuturnya.
Baca juga: Kemenperin perkuat penerapan ekosistem industri berkelanjutan
Baca juga: Kemenperin: Data industri andal dukung target ekonomi tumbuh 8 persen
Baca juga: Kemenperin sebut pasar domestik penting untuk jaga utilitas industri
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
