Jakarta (ANTARA) - Konferensi Internasional Transformasi Pesantren atau International Conference on The Transformation of Pesantren (ICTP) 2025 menyepakati pembentukan Forum Inisiatif Transformasi Pesantren (FITP).
Anggota DPR RI sekaligus Ketua Komite Pengarah ICTP 2025, Taufik R. Abdullah menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut muncul dari kesadaran kolektif 360 peserta untuk membentuk forum yang menjadi wadah komunikasi antarpemangku kepentingan pesantren dalam menghadapi kompleksitas tantangan zaman.
"Selama forum berlangsung, para peserta menyampaikan bahwa saat ini pesantren menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan berlapis. Tidak cukup dengan wacana, tetapi kami butuh forum aksi bersama untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut," ujar Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Baca juga: DPR dorong pembentukan Ditjen Pesantren urus pendidikan keagamaan
Taufik menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang diidentifikasi oleh para peserta yang terdiri atas pimpinan pesantren, pengelola lembaga pendidikan Islam, akademisi, dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia, yakni belum terintegrasinya sistem pendidikan pesantren dengan perkembangan dunia digital.
Selain itu, kata dia, ketergantungan ekonomi karena lemahnya kemandirian pesantren secara finansial, kurikulum dan model pembelajaran yang tertinggal jauh dari kebutuhan zaman, hingga cara pandang sebagian pemangku pesantren yang resistif terhadap perubahan.
Ia juga mengatakan bahwa tantangan lain dari eksternal pesantren adalah sebagian pemangku kebijakan negara masih memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan kelas dua.
Menurut dia, hal tersebut terlihat dari belum tuntasnya regulasi turunan, seperti peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta kecilnya alokasi anggaran negara untuk pesantren.
Baca juga: Anggota DPR ajak pengelola pesantren studi banding untuk transformasi
"Padahal APBN kita menyisihkan 20 persen untuk fungsi pendidikan, tetapi belum berpihak optimal pada pesantren. Ini harus dikritisi, sekaligus diperbaiki secara sistemis,” katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, forum tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengurusi pendidikan pesantren secara setara dan strategis.
Menurut dia, dorongan tersebut wajar mengingat kompleksitas permasalahannya, sehingga negara tidak cukup hanya memfasilitasi pesantren dengan portofolio setingkat direktur di Kemenag.
“Kami menilai ICTP 2025 ini menjadi titik balik penting perjalanan transformasi pesantren di Indonesia. Kami berharap terjadi perubahan sistemis di lingkungan pesantren untuk merealisasikan mimpi Indonesia Emas,” ujarnya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
