Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya menjaga independensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang mengelola dana haji umat Islam.
Haedar mengatakan, BPKH harus tetap berdiri secara terpisah dan tidak diintervensi oleh kepentingan lain agar pengelolaan dana haji tetap kuat, tajam, dan tepat sasaran.
"BPKH harus tetap berpisah dan independen. Dana umat dikelola kuat, tajam, dan tepat sasaran untuk memberdayakan umat," ujar Haedar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia mendorong agar BPKH fokus pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung dan nyata bagi umat. Bukan sekadar program simbolik, tetapi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di akar rumput.
Baca juga: MUI dukung penguatan kelembagaan BPKH
"Harus ada program-program utama atau pilihan untuk memberikan dampak langsung kepada umat," kata dia.
Haedar menilai pentingnya revitalisasi program keumatan yang berpijak pada komunitas. Ia menyebut bahwa penguatan peran BPKH dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial keagamaan masyarakat harus berbasis pada kebutuhan riil umat.
"Kita perlu revitalisasi program keumatan yang punya pijakan dan orientasi di komunitas," kata dia.
Pernyataan ini memperkuat pandangan berbagai kalangan bahwa dana haji tidak hanya harus aman dan produktif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan umat secara berkelanjutan.
Dengan menjaga independensinya, BPKH diharapkan terus memperkuat tata kelola yang amanah dan transparan untuk kemaslahatan yang lebih luas.
Baca juga: Deputi BPKH raih gelar doktor dari UI, teliti ekosistem keuangan haji
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
