Indonesia diyakini mampu mewujudkan kemandirian energi sesuai Astacita

2 hours ago 1
Optimistis bahwa kemandirian energi, khususnya di bidang minyak dan gas bumi, mungkin dicapai.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra meyakini Indonesia mampu mewujudkan kemandirian energi nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, sektor energi Indonesia tengah mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor.

Salah satu isu utama adalah pada komoditas LPG, mengingat Indonesia mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan nasional dengan beban subsidi sebesar Rp87,6 triliun.

"Gasifikasi batu bara serta penggunaan CNG dan LNG adalah sesuatu yang sudah lama dibicarakan, tetapi sesuatu yang bisa kita implementasikan secara masif saat ini," ujar Hangga, panggilannya, saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi "Indonesia Youth Energy Program 2025", di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Senin.

Dalam diskusi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini, Hangga memaparkan tantangan dan strategi menuju kemandirian energi nasional.

Hangga pun optimistis bahwa kemandirian energi, khususnya di bidang minyak dan gas bumi, mungkin dicapai.

Optimisme ini, antara lain didukung oleh proyek strategis ​​​​​Revamping Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), yang dijalankan PT Pertamina (Persero), dan diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat.

Proyek ini akan meningkatkan produksi kilang minyak dalam negeri secara signifikan, dari yang sebelumnya 260.000 barel per hari (BOPD) menjadi 360.000 BOPD.​​​​​​​

Hangga melanjutkan Kementerian ESDM memfokuskan diri pada pilar kedua dari Astacita, yaitu kemandirian energi yang mencakup availability, accessibility, affordability, dan acceptability.

Menurut dia, soal kemandirian energi menjadi krusial, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan besar yang menghadapi tantangan geopolitik serta masih mengimpor minyak dalam jumlah cukup besar.​​​​​​​

Ia juga menekankan bahwa tata kelola migas menuntut kerja sama lintas kementerian yang intensif.

Misalnya, aktivitas offshore memerlukan keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara pengembangan onshore memerlukan izin Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Hangga juga menyatakan bahwa Kementerian ESDM sangat memperhatikan berbagai entitas energi terutama Pertamina, PLN, dan MIND ID.

"Kita harus bisa melihat kerja keras dari teman-teman Pertamina dan kita harus bisa mengapresiasi hal tersebut," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hangga mengajak kontribusi semua anak bangsa demi kejayaan dan kemajuan bangsa dan negara.

Baca juga: PGN dorong pemanfaatan CNG untuk kemandirian energi

Baca juga: Pertamina NRE perluas program DEB dengan energi surya bagi nelayan

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |