Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti penyerapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta tergolong masih rendah, sehingga dikhawatirkan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
"BPBD ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Tapi, bagaimana bisa cepat tanggap jika realisasi anggarannya saja masih lemah?," kata Mujiono di Jakarta, Selasa.
Komisi A DPRD DKI mencatat serapan anggaran BPBD DKI hingga pertengahan tahun ini baru mencapai 17,88 persen, meskipun pagu anggarannya naik.
Baca juga: Pembahasan APBD Perubahan DKI diminta harus dipercepat
Mujiyono menilai kondisi ini mengkhawatirkan karena menyangkut langsung keselamatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat.
"Serapan anggaran yang minim di BPBD membuat penanganan bencana tidak optimal, waktu respons bisa meleset dari target. Ini bukan soal administrasi semata, tapi nyawa dan keselamatan masyarakat taruhannya," ujarnya.
Selain BPBD DKI, kondisi serupa juga terjadi di SKPD lain yang menjadi mitra Komisi A, seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) sebesar 25,09 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) 36,97 persen, Satpol PP 39 persen, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) 34,74 persen.
Dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang tengah berlangsung, Mujiyono menekankan pentingnya evaluasi serius terhadap pelaksanaan program-program strategis, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan publik.
Baca juga: Kebutuhan dasar harus jadi prioritas saat bahas perubahan APBD
"Anggaran kita besar, tapi harus digunakan tepat guna. Kami mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya pandai menyusun program, tapi juga disiplin mengeksekusinya secara tepat waktu dan tepat sasaran," katanya.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2025 terdapat kenaikan anggaran dari Rp91,34 triliun menjadi Rp91,83 triliun. Mujiyono menyambut baik kenaikan anggaran untuk program prioritas seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Termasuk tambahan dana untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Namun, Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI mulai mengalihkan belanja tanah ke program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, kecuali untuk proyek strategis nasional (PSN) yang memang sudah menjadi komitmen pemerintah pusat seperti proyek Giant Sea Wall.
"Setiap rupiah dalam APBD harus berpihak pada kesejahteraan warga. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena pemerintah daerah lamban bergerak," kata dia.
Baca juga: APBD DKI 2025 akan fokus pada program pusat dan isu strategis
Baca juga: DPRD DKI kawal APBD 2025
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
