Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR Meity Rahmatia meminta penyerapan anggaran Kementerian Hukum yang dapat berjalan maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat/masyarakat.
"Ini tentunya yang dinanti-nanti oleh masyarakat kita. Pemerintah melakukan peresapan anggaran dan hasilnya dapat dirasakan semua kalangan," kata Meity saat menggelar rapat anggaran dengan Kementerian Hukum di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.
Meity melanjutkan, dirinya menuntut Kementerian Hukum dapat memberi dampak kepada masyarakat lantaran hampir sebagian besar anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum untuk kebutuhan operasional kementerian.
Dia menjelaskan, awalnya Kementerian Hukum mengusulkan untuk pagu Indikatif 2026 sebesar Rp6,36 triliun. Setelah proses penyesuaian anggaran menjadi Rp3,9 triliun dan sempat naik menjadi Rp4,25 triliun.
"Ada anggaran terbesar terserap pada program dukungan manajemen sebesar Rp3,19 triliun, itu hampir 80 persen dari total pagu anggaran," kata dia.
Baca juga: DPR minta Kementerian Hukum gunakan anggaran untuk program pro rakyat
"Saya mengharapkan bukan hanya terserap untuk belanja pegawai tapi benar-benar pada bantuan hukum untuk masyarakat," kata Meitya.
Meity berharap melalui suntikan dana itu, Kementerian Hukum bisa memberikan pelayanan dengan memberikan akses bantuan hukum yang mudah dan murah untuk masyarakat. Meity juga berharap keberadaan Kementerian Hukum dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat sehingga reformasi hukum seperti yang tertera dalam Astacita Presiden Prabowo dapat terpenuhi dengan baik.
Pendapat serupa juga dikatakan anggota Komisi XIII yang lain, Vita Ervina. Menurut politisi partai PDI Perjuangan ini, dirinya mengaku tidak menolak penambahan anggaran sebesar Rp 196 miliar yang akan diterima Kementerian Hukum. Namun, dia menyesalkan anggaran tersebut terkesan lebih banyak untuk kebutuhan operasional kementerian.
Dia menilai banyak program-program kerakyatan yang bisa dilakukan Kementerian Hukum seperti memberikan akses pelayanan hukum yang mudah dan murah. Tidak hanya itu, masyarakat juga membutuhkan ragam program bantuan hukum agar mudah mendapatkan keadilan.
Salah satu program yang harus dijalankan Kementerian Hukum dengan maksimal yakni Pos Bantuan Hukum di desa-desa.
"Kami tentu berharap ada pembangunan seperti program Pos Bantuan hukum di desa-desa bisa segera dilaksanakan dan diperbanyak," kata Vita.
"Tentunya kegiatan lain yang dalam rangka memperkuat digitalisasi dan layanan hukum yang harapannya untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah daerah ini bisa dirasakan masyarakat," tambah dia.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
