Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menanggapi fenomena maraknya wartawan yang tidak resmi dengan menyebut kemunculan mereka sebagai akibat dari tingginya pengangguran dan kebebasan menggunakan media sosial.
Komaruddin menyoroti praktik oknum wartawan tidak resmi di daerah yang kerap melakukan pemerasan terhadap pemerintah daerah (pemda). Mereka dengan mudah membuat kartu pers dan mengaku sebagai wartawan dari media daring, meskipun tidak terdaftar secara resmi di Dewan Pers.
"Ini memang akibat dari pengangguran dan juga kebebasan akibat media sosial yang muncul. Mudah sekali di daerah itu orang buat kartu nama, kemudian wartawan online seenaknya saja padahal mereka tidak terdaftar resmi di Dewan Pers," kata Komaruddin dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen Jakarta, Senin.
Baca juga: Menkomdigi sebut Dewan Pers perlu melakukan redefinisi peran
Modus yang digunakan wartawan tidak resmi ini, jelasnya, antara lain dengan memotret proyek-proyek pemerintah yang bermasalah, lalu menggunakan hasil dokumentasi itu untuk menekan pemda agar memberikan sejumlah uang dengan ancaman masalah proyek tersebut akan diberitakan.
"Bagi kepala daerah yang tidak tau dan mungkin kinerjanya kurang bagus ini jadi sasaran empuk bagi wartawan seperti ini," ujar Komaruddin.
Dewan Pers bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan kepolisian untuk mencegah praktik ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan imbauan kepada pemerintah daerah agar lebih waspada dan melakukan verifikasi terhadap identitas wartawan dengan data yang dimiliki Dewan Pers.
Baca juga: Dewan Pers putuskan sembilan media siber di Kepri harus minta maaf
“Kami beri literasi kepada pemda untuk langsung telepon atau mengecek ke Dewan Pers tercatat atau tidak wartawan itu? Sebab semuanya tercatat. Kalau tidak tercatat, jangan ditanggapi,” ucap Komaruddin.
Dewan Pers juga mendorong DPR memfasilitasi dialog bersama pihak perusahaan media, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menyalurkan wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi untuk membantu pemberitaan pemerintah daerah.
"Tiap pemda-pemda itu juga butuh tenaga wartawan yang skillful (mahir) nah ini kalau saja bisa didistribusikan, pengangguran bisa dihindarkan dan yang terjadi adalah penyaluran dari mereka yang sudah ahli," kata Komaruddin.
Baca juga: Menkomdigi minta Dewan Pers jaga etika dan kualitas jurnalisme
Baca juga: Ketua Dewan Pers ajak kolaborasi hadapi sampah digital di ruang publik
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
