Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-11 Indonesia, Boediono, menyerukan agar Indonesia dapat mengatasi tantangan geopolitik dan gejolak di dalam negeri dengan mengandalkan sinergi positif antara teknokrasi dan politik untuk kunci ketahanan nasional.
Berbicara dalam kuliah umum mengenai ketidakpastian geopolitik dunia dalam rangka HUT ke-35 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta, Selasa, Boediono menyoroti masa kejayaan Indonesia pada 1970-an hingga 1990-an ketika sinergi antara teknokrasi dan politik berjalan dengan baik, dan menghasilkan kemajuan ekonomi dan sosial yang signifikan.
“Saya percaya banyak dari kita mendambakan dan mengharapkan terulangnya kembali sinergi positif antara teknokrasi dan politik seperti waktu itu. Terutama di masa suasana geo-politik dan geo-ekonomi yang penuh risiko dan ketidakpastian,” kata Boediono.
Boediono menuturkan bahwa Indonesia pernah berada dalam suatu masa di mana para teknokrat diberi tugas dan mampu merumuskan konsep-konsep kebijakan yang berkualitas. Bersamaan dengan itu, pemegang kekuasaan politik juga siap membuka diri untuk memberikan dukungan untuk implementasinya.
Dirinya menyoroti inflasi yang sangat parah di tahun 1960-an yang berhasil “dijinakkan” dan setelah itu, katanya, selama lebih dari 2 dasawarsa mulai dari awal tahun 1970-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perbaikan indikator-indikator sosial yang sangat mengesankan.
“Pada waktu itu, Indonesia sempat disebut sebagai kandidat macan Asia sampai datangnya krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Penggalan sejarah ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua,” ucapnya.
Mantan wakil presiden itu menyampaikan bahwa panggung politik dunia memang sangat penting, karena menentukan ruang gerakan bagi suatu negara. Pengelola negara juga dituntut untuk jeli mengambil posisi strategis demi bangsanya.
Namun, lanjutnya, keberhasilan pengelolaan panggung negara dan diplomasi internasional, tidak terlepas dari ekonomi dan politik. Menurut Boediono, keduanya tidak bisa dipisahkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara karena saling mengisi dan membentuk suatu kebijakan.
Dirinya menguraikan bahwa konsep kebijakan ekonomi yang bagus, tapi tidak mendapat dukungan politik untuk melaksanakannya, akan hanya tinggal konsep atau ide saja.
Sebaliknya, semangat dan suasana politik yang kondusif, tapi konsep kebijakan yang diusulkan tidak bermutu, harus dirumuskan secara serampangan, maka yang terjadi bukan berkah, tapi barangkali justru musibah bagi bangsa.
“Teknokrasi dan politik harus bersinergi dan akan menghasilkan kebijakan yang baik, apabila masing-masing setia dan patuh pada fungsi dan kaedah institusional masing-masing,” ucapnya.
Baca juga: Menteri PANRB tekankan pentingnya meritokrasi dalam birokrasi
Baca juga: Kemendagri tekankan pentingnya meritokrasi dalam tata kelola BUMD
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
