WRI Indonesia: Transisi iklim harus berpihak pada manusia dan alam

Jakarta (ANTARA) - World Resources Institute (WRI) Indonesia menegaskan transisi iklim atau perubahan pola pembangunan dari yang merusak iklim menuju ramah lingkungan, rendah emisi, dan berketahanan dampak iklim, harus dilakukan secara adil serta berpusat pada manusia dan alam.

“Transisi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Tantangannya bukan hanya seberapa cepat kita melakukannya, tapi bagaimana memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas dan melibatkan seluruh pihak termasuk kelompok rentan, adil untuk alam dan juga iklim,” ujar Direktur WRI Indonesia Nirarta Samadhi dalam acara Stories to Watch 2025 & Beyond, dikutip di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Nirarta menyampaikan transisi iklim yang adil perlu mencakup tiga sistem utama yang saling berkaitan dan menentukan masa depan Indonesia, yakni pangan, lahan, dan air; kota berketahanan iklim; serta energi dan industri. Menurutnya, ketiga sistem utama itu menjadi fondasi yang bernilai penting untuk memastikan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan.

Terkait sektor pangan, lahan, dan air, WRI menyoroti kontribusi sekitar 25 persen emisi gas rumah kaca nasional. WRI lalu mendorong konsep eko-regionalisasi sistem pangan dan perlindungan lahan berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat lokal.

Baca juga: RI tegaskan transisi energi dan iklim sebagai prioritas nasional

Sementara di sektor perkotaan, WRI bekerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta untuk membangun kota yang tangguh dan rendah karbon, antara lain melalui penguatan sistem transportasi berkelanjutan dan pengembangan kendaraan listrik di Jakarta, Bali, Surabaya, dan Makassar. Upaya serupa juga diarahkan untuk memperluas ruang terbuka hijau dan meningkatkan kualitas udara perkotaan.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina WRI Indonesia sekaligus Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menyoroti pentingnya kepemimpinan moral dalam menentukan arah kebijakan iklim dan pembangunan nasional.

“Kebijakan publik yang diambil oleh para pemimpin pemerintahan akan menentukan masa depan rendah karbon kita. Kepemimpinan iklim sejati membutuhkan keberanian moral, bukan sekadar strategi ekonomi,” kata Yenny.