Beijing (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa uji publik dari penulisan ulang buku sejarah sudah siap digelar pada 20 Juli dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak," kata Fadli ketika ditemui di sela forum global di Beijing, China pada Jumat.
Menteri Fadli menjelaskan bahwa uji publik ini digelar dalam bentuk seminar dan diskusi, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik hingga memberikan argumentasi terkait isi dari buku sejarah yang ditulis ulang tersebut.
Fadli mengatakan bahwa selama ini banyak kritik berdatangan dari masyarakat melalui media sosial, namun menurutnya kritik yang datang serta apa yang menjadi bahan diskusi di dalam media sosial hanya berdasarkan asumsi.
Oleh sebab itu uji publik ini bisa berfungsi untuk memaparkan rancangan atau draft dari tulisan di dalam buku nanti.
Baca juga: Menbud akui libatkan 100 sejarawan dalam perbarui buku sejarah
Penulisan ulang buku sejarah itu ditulis oleh para sejarahwan yang memiliki keahlian masing-masing pada tema yang ditulis. Sementara untuk supervisi dari seluruh proses penulisan ulang buku sejarah dilakukan oleh Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"(Saat uji publik) DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi," kata dia.
Sebelumnya sejumlah anggota Komisi X DPR juga menjalankan serap aspirasi terkait penulisan ulang sejarah, di tiga universitas yaitu Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Hasanudin di Sulawesi Selatan.
DPR telah membentuk Tim Supervisi setelah proyek penulisan ulang buku sejarah menuai kontroversi. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya tidak mau ada pihak yang merasa dirugikan dari proyek ini, sehingga meminta seluruh proses harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Baca juga: Menbud tegaskan tak ada niat hapus peristiwa Kongres Perempuan 1928
Baca juga: Pemerintah alokasikan sekitar Rp9 miliar untuk perbarui buku sejarah
Baca juga: Menteri Kebudayaan sebut tulisan purba Leang-Leang masuk Buku Sejarah
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
