Jakarta (ANTARA) - Survei dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menemukan sejumlah pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih kebingungan menentukan arah usaha koperasi.
Survei yang dilakukan pada Oktober—November 2025 terhadap 146 responden di 19 provinsi itu menunjukkan sebanyak 92 persen pengurus mengaku telah memiliki rencana usaha, tetapi sekitar 56 persen belum memiliki mitra pemasaran.
“Hal ini menimbulkan planning fallacy institusional atau kesesatan berpikir dalam perencanaan,” kata Human Rights Manager DFW Indonesia Luthfian Haekal, dalam diseminasi hasil survei Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih secara daring dari Jakarta, Selasa.
Menurut dia, rencana usaha yang disusun pengurus koperasi lebih banyak ditujukan untuk memenuhi desain program, tetapi belum ditopang oleh kesiapan pasar maupun jejaring ekonomi.
Baca juga: Kemenkop libatkan 7.894 pendamping bisnis perkuat Kopdes Merah Putih
Survei juga mencatat 42,3 persen responden menyatakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hanya berfungsi sebagai kelengkapan administrasi, bukan rujukan operasional. Bahkan, 30,9 persen koperasi tidak memiliki AD/ART sama sekali.
Dari sisi kapasitas sumber daya manusia, 66 persen pengurus koperasi belum pernah mendapat pelatihan dari pemerintah. Di antara yang pernah mengikuti pelatihan, 62,8 persen belum menerima materi teknis manajemen koperasi dan keuangan.
Haekal menegaskan meski Kopdes Merah Putih memiliki legitimasi formal dan dukungan negara, fondasi kelembagaannya masih lemah dan cenderung administratif.
“Ke depan, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen kepatuhan kebijakan. Pendampingan harus berkelanjutan, tidak berhenti pada pelatihan jangka pendek, tetapi disertai peningkatan literasi dan perencanaan kelembagaan yang matang,” ujarnya.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
