Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pendanaan untuk Program Sekolah Rakyat tak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga terbuka untuk dukungan dari masyarakat dan sektor swasta.
“Pasti sebagian akan berasal dari APBN. Tapi kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, tentu akan sangat membantu,” ujarnya saat memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Menurut Sri Mulyani, Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan menjadi salah satu topik pembahasan, selain melaporkan hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat dalam rangka melobi kebijakan ekonomi Presiden Trump.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan bahwa prinsip kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan program pendidikan yang inklusif dan merata, termasuk dalam inisiatif Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran ini, dengan 53 lokasi yang sudah disiapkan dari sisi sarana dan prasarana seperti bangku, tempat tidur siswa, dan fasilitas pendukung lainnya.
Baca juga: Prabowo panggil Mensos hingga Menkeu bahas sekolah rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa hingga kini hampir 300 daerah baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi telah mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Kelayakan lokasi akan ditentukan melalui survei oleh Kementerian PUPR, dan jumlah titik pembangunan bisa bertambah menjadi 70, 80, bahkan 100 titik tergantung hasil survei dalam dua pekan ke depan.
Rekrutmen guru juga telah dimulai, dengan skema yang melibatkan ASN, P3K penuh maupun paruh waktu, serta opsi rekrutmen dari lulusan Program Pendidikan Profesi Guru. Kurikulum juga sedang difinalisasi oleh tim yang dipimpin Prof. Muhammad Nuh, dengan pelatihan tambahan direncanakan mulai Juni.
Program ini menyasar siswa dari kelompok paling miskin (desil 1), termasuk yang masuk kategori miskin ekstrem. Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah akan melakukan kunjungan langsung ke rumah calon siswa.
Sekolah Rakyat akan dibangun di lahan seluas minimal 8 hektare, mampu menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, serta dilengkapi perumahan guru dan fasilitas olahraga.
Pemerintah merencanakan pembangunan 200 titik Sekolah Rakyat tahun ini, masing-masing 100 titik dari APBN dan 100 titik dari partisipasi swasta. Sebanyak 53 titik ditargetkan sudah mulai beroperasi pada tahun ajaran ini.
Baca juga: Satgas Sekolah Rakyat resmi dibentuk
Baca juga: Mensos sebut dua Sekolah Rakyat di Sumbar segera beroperasi
Baca juga: Mensos: Jangan sampai rekrutmen Sekolah Rakyat diwarnai KKN
Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
