Batam (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai 67,37 persen hingga September 2025, menjadi salah satu contoh baik di daerah.
“Ini Kepri sudah top. Realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 67,37 persen, dengan belanja daerah yang berada di angka 60 persen. Artinya uang bergerak dan saya yakin pertukaran ekonomi baik,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera di Batam, Ahad.
Menteri Tito mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Ansar serta kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri yang dapat mengelola dan merealisasikan pendapatan dengan baik.
“Leadership Bapak (Gubernur Ansar) untuk BPKAD juga bagus. Bahkan masih ada cadangan 7 persen di antara belanja dan pendapatan,” kata Tito.
Sementara itu, ia juga mengungkapkan bahwa komposisi pendapatan Provinsi Kepri tercatat 44,92 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara 55,05 persen dari Transfer Ke Daerah (TKD).
Meski demikian, Tito tetap mengingatkan bahwa masih ada tantangan ke depan terkait alokasi TKD.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan tambahan anggaran TKD sebesar Rp693 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) 2026, naik dari target awal Rp650 triliun.
Tito pun memberikan sejumlah langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah agar tetap menjaga kinerja pendapatan di tengah berkurangnya TKD.
“Pertama yakni efisiensi dan memperketat pengawasan belanja. Juga untuk menggali potensi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat, dengan mendorong peran swasta dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah),” katanya.
Ia juga menyoroti peran program pusat seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang harus dimaksimalkan di daerah, untuk mendongkrak pendapatan.
“Mengingat tahun anggaran 2025 hanya tinggal 3 bulan, pemerintah daerah diharap menggesa realisasi pendapatan daerah,” kata dia.
Baca juga: Mendagri izinkan kepala daerah ke luar negeri karena situasi membaik
Baca juga: Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
