Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung optimalisasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi untuk nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan saat ini, terdapat empat penyalur BBM subsidi dan kompensasi di Nias Utara, terdiri atas satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan tiga SPBU kompak.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan penambahan SPBU nelayan.
Beberapa lokasi yang diusulkan untuk dibangun penyalur BBM tersebut ditinjau Wahyudi dan Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Kamis (15/1/2026).
"BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi dan kita mengecek langsung letak geografisnya apakah benar ini sebagai klaster SPBU untuk layanan kepada nelayan," ujar Wahyudi.
Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, lokasi usulan penyalur BBM di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga.
"Di Afulu dan Tuhemberua ini sudah ada perencanaan pembangunan penyalur BBM dengan target beroperasi tahun 2026. Pembangunan penyalur BBM ini akan lebih optimal karena tidak hanya melayani nelayan, tetapi juga konsumen pengguna dari sektor pertanian, transportasi darat, UMKM, dan transportasi air yang menggunakan motor tempel. Jadi, tidak hanya SPBU nelayan, agar skala keekonomiannya masuk bagi mitra atau investor dan asas kebermanfaatannya juga lebih besar," jelasnya.
Saat ini, jarak antarpenyalur BBM cukup jauh yakni dari Kecamatan Sitolu Ori ke Kecamatan Lahewa Timur adalah 17 km, dari Lahewa Timur ke Lahewa 19,2 km, dan dari Kecamatan Lahewa ke Kecamatan Alasa sejauh 52,5 km.
Terkait hal tersebut, Wahyudi mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait mempercepat proses perizinan dan administrasi agar penyalur BBM Satu Harga di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau terpencil (3T) ini dapat segera beroperasi sebelum Desember 2026.
Wahyudi juga mengingatkan nelayan mengurus surat rekomendasi ke Dinas Perikanan melalui aplikasi XStar BPH Migas.
"Dengan surat rekomendasi tersebut, nelayan akan mendapatkan prioritas dan jaminan harga sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami minta Dinas Perikanan aktif memfasilitasi ini agar nelayan tidak lagi membeli dengan harga tinggi di pengecer," sebutnya.
Bambang Hermanto menambahkan Kepulauan Nias merupakan salah satu daerah terdepan dan terluar Indonesia, sehingga program BBM Satu Harga harus menjadi perhatian.
"Jika lokasi BBM Satu Harga sudah memenuhi syarat, pembangunannya hendaknya dipercepat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan harga BBM di sini mahal," ungkap pria yang akrab dipanggil Baher.
Lokasi SPBU yang jauh, lanjut Baher, menjadikan masyarakat membeli BBM di luar SPBU, sehingga harga yang harus dibayarkan menjadi lebih mahal.
Sementara itu, usai rapat koordinasi bersama BPH migas, Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega mengungkapkan kolaborasi diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM, terutama bagi nelayan yang ada di Nias Utara.
"Pada dasarnya kita berharap dengan adanya pembukaan SPBU atau SPBUN baru ini dapat meningkatkan pendapatan para nelayan kita dan masyarakat secara umum," ujarnya.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbagut Sunardi mengatakan berdasarkan hasil verifikasi lapangan, tiga dari empat lokasi lembaga penyalur sudah masuk dalam perencanaan program BBM Satu Harga.
Ia juga menyampaikan bentuk fisik bangunan penyalur BBM akan disesuaikan dengan besaran pangsa pasar di wilayah tersebut.
"Kalau marketnya cukup besar, mungkin dibuat seperti bangunan SPBU reguler. Tetapi kalau segmennya kecil, kemungkinannya dibuat modular," jelasnya.
Kunjungan ke FT Gunungsitoli
Dalam rangkaian kunjungannya, BPH Migas juga menyambangi Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli untuk mengetahui ketahanan pasokan BBM di Kepulauan Nias.
Saat ini, pasokan BBM dalam kondisi aman. Hingga 15 Januari 2026, stok Pertalite mencapai 14,4 hari dan Biosolar 8 hari.
Stok ini akan semakin bertambah dengan masuknya kapal pengangkut BBM yang direncanakan pada 19 Januari 2026.
Sementara, saat terjadi bencana alam di Sumatera Utara, FT Gunungsitoli menjadi salah satu tulang punggung yang membantu wilayah-wilayah di Sumatera yang terkena bencana.
Baca juga: BPH Migas tegaskan pengawasan penyaluran BBM subsidi jelang Ramadhan
Baca juga: BPH Migas pacu pemulihan energi di wilayah terdampak bencana Sumatera
Baca juga: BPH Migas tekankan pentingnya pengawasan suplai BBM bagi kapal nelayan
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
