Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan provinsi itu menjalankan program Sekolah Rakyat (SR) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami bersama seluruh bupati dan wali kota siap menjalankan program Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Untuk itu, hari ini secara khusus kami mengundang Menteri Sosial RI dan Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Bapak Muhammad Nuh, guna mendetailkan program ini," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat ditujukan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menyiapkan kebutuhan yang diperlukan, termasuk penyediaan lahan.
Mengingat Sekolah Rakyat mengusung konsep berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, katanya, diperlukan lahan sekitar lima hektare atau dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah, BUMN, maupun perguruan tinggi yang dapat direvitalisasi.
"Mohon bupati dan wali kota segera melakukan rapat koordinasi di tingkat implementatif, khususnya dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, agar skema lanjutan Sekolah Rakyat bisa segera ditindaklanjuti," ujar Khofifah.
Baca juga: Bappenas: DTSEN jadi platform utama mendukung kebijakan berbasis data
Untuk DTSEN, basis data ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial serta program pembangunan ekonomi.
"Penting bagi kita memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kami berharap ini bisa segera didetailkan agar ground check dan pemutakhiran data dapat berjalan lancar," katanya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menuturkan Sekolah Rakyat rencananya dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dengan target 100 sekolah, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA.
"Saat ini sudah tersedia 40 Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan aset Kemensos, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta aset pemerintah lainnya," ujarnya.
Ia mengatakan program ini menyasar masyarakat dalam kategori desil 1 hingga desil 3, yaitu kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh menyampaikan Sekolah Rakyat akan mengutamakan pendidikan formal sekaligus pendidikan karakter guna mencetak generasi berkualitas.
"Pendidikan adalah cara terbaik untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kita harus bertekad menjangkau yang belum terjangkau dan membuat yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin," katanya.
Baca juga: Presiden panggil para menteri bahas Sekolah Rakyat
Baca juga: Kemensos uji petik DTSEN untuk tingkatkan akurasi bantuan sosial
Baca juga: Sekolah rakyat di Sentra Kemensos Bekasi siap dimulai tahun Ini
Pewarta: Willi Irawan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
