Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menghadiri rapat koordinasi terbatas yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang membahas soal perumahan hingga sanitasi.
“Saya memenuhi undangan dari Menko Perekonomian untuk membahas paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa paket kebijakan yang akan diterapkan di Jakarta, salah satunya adalah yang menyangkut perumahan dan sanitasi,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin.
Pramono menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti program tersebut melalui kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Perumahan dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Baca juga: Hunian vertikal dinilai jadi solusi keterbatasan lahan di Jakarta
Untuk program perumahan, rencananya akan dibangun 23.000 unit rumah di berbagai wilayah Jakarta.
Menurut dia, program sanitasi juga akan dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Program ini ditujukan untuk meningkatkan layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat Jakarta.
“Kebetulan program itu (penyediaan sanitasi layak) juga ada di Jakarta, sehingga kami melakukan proses kerja sama dengan kementerian terkait,” kata Pramono.
Di luar itu, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan hunian "mixed use" yang mendukung "co-working space" dan sektor "gig economy" karena hal ini juga sedang menjadi tren di dunia.
Oleh karena itu, tambah dia, fasilitas publik ini akan dimanfaatkan agar anak muda dapat beraktivitas produktif.
“Gig ekonomi ini sekarang lagi jadi tren dunia. Anak-anak muda diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah. Dan dalam hal ini pemerintah Jakarta akan mempersiapkan itu," kata Pramono.
Baca juga: Pembangunan 19.800 hunian perlu dibarengi penyelesaian masalah dasar
Baca juga: Pemprov DKI dorong sanitasi aman dan layak imbas ratusan KK masih BABS
Baca juga: Pramono tingkatkan sistem hunian rusun lebih transparan lewat Sirukim
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
