Manokwari (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) berharap pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat segera merampungkan data terbaru soal backlog kepemilikan rumah hingga tahun 2025.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kemen PKP Imran di Manokwari, Rabu mengatakan, pemerintah daerah harus mengirim data sebelum penetapan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga 2026.
"Kami harap sebelum DIPA keluar tanggal 30 November 2025, data backlog dari Papua Barat sudah masuk semuanya," kata Imran.
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah di Papua Barat juga belum menyampaikan data pembangunan rumah baru dan renovasi rumah layak huni dengan sumber pembiayaan APBD, APBDes, CSR, atau pembiayaan swadaya.
Baca juga: Mengenal stimulus fiskal untuk wujudkan perumahan rakyat
Pendataan yang valid menjadi dasar penetapan bantuan perumahan melalui pelaksanaan program strategis nasional (PSN) tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Pemerintah daerah semestinya aware dengan data yang selalu diperbaharui, karena data itu berkembang," ucap dia.
Ia menyebut, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik tahun 2023, backlog kepemilikan rumah di Papua Barat 14.906 unit dan backlog rumah tidak layak huni 24.884 unit.
Pendataan perlu memperhatikan kriteria rumah agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran, misalnya penataan kawasan kumuh, bantuan stimulan perumahan swadaya (BPSP), atau lainnya.
Baca juga: Menteri PKP: Program FLPP solusi utama atasi backlog kepemilikan rumah
"Termasuk penyiapan utilitas rumah dan sanitasi yang dibutuhkan masyarakat. Kami harap sosialisasi hari ini langsung direspon pemerintah daerah," kata Imran.
Menurut dia, tujuh pemerintah kabupaten di Papua Barat sudah menindaklanjuti kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Namun, baru Kabupaten Manokwari yang tercatat telah mengeluarkan izin PBG untuk tiga unit rumah MBR," ujarnya.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan program tiga juta rumah dengan menyediakan lahan dan memudahkan proses perizinan.
Baca juga: Menteri PKP usulkan kuota rumah subsidi tahun depan 500 ribu unit
Ke depan, pemerintah provinsi dan tujuh kabupaten akan menyelesaikan pendataan data backlog kepemilikan rumah maupun backlog rumah tidak layak huni untuk diserahkan kepada Kementerian PKP.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
