Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (28/8) menjadi sorotan, mulai dari TNI telah salurkan bantuan logistik seberat 91,4 ton untuk warga Gaza hingga Istana minta Polri usut rantis Brimob lindas ojek online (ojol), polisi tahan diri.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. TNI telah salurkan bantuan logistik seberat 91,4 ton untuk warga Gaza
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI (Marinir) Freddy Ardianzah mengatakan hingga saat TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-ll telah mengirimkan 91,4 ton bantuan logistik untuk warga korban perang di Jalur Gaza, Palestina.
"Sampai dengan saat ini, Satgas telah menerjunkan 91,4 ton bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza melalui misi airdrop," kata Freddy saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Kamis.
Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam rangka misi perdamaian TNI sekaligus memperkuat dukungan diplomasi Indonesia kepada Palestina.
Baca selengkapnya di sini
2. Prabowo ingatkan kerusuhan hanya merugikan rakyat
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya pihak-pihak yang ingin mengadu domba dan mengambil keuntungan dari kerusuhan, sementara rakyat justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
"Sekarang juga mau diadu domba. Ada orang yang berpikir kalau terjadi kerusuhan mereka dapat keuntungan. Yang dapat kerugian rakyat," kata Presiden Prabowo dalam pidato arahan saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis.
Presiden menegaskan bahwa keuntungan dari kerusuhan hanya akan dinikmati kelompok tertentu yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat.
Baca selengkapnya di sini
3. Ada aksi buruh, DPR terbitkan surat edaran untuk pegawai agar WFH
Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang meminta para pegawai untuk menyesuaikan sistem kerja dengan work from home (WFH) karena akan ada aksi unjuk rasa dari sejumlah serikat buruh ke area sekitar kompleks parlemen, Jakarta, Kamis ini.
Hal itu pun dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa imbauan bagi ASN itu diberikan agar bisa bekerja lebih nyaman dan aman dari rumah.
"Ada imbauan untuk WFH bagi ASN dan TA (tenaga ahli) biar nyaman dan aman kerja di rumah," kata Sahroni saat dikonfirmasi.
Baca selengkapnya di sini
4. Wakil Ketua DPD minta polisi persuasif tangani aksi di Sorong
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta polisi untuk mengedepankan langkah persuasif dalam menangani aksi yang terjadi di sejumlah titik di Kota Sorong, Papua Barat Daya, imbas dari pemindahan empat tahanan politik (tapol) makar dari Sorong ke Makassar.
Senator dari Daerah Pemilihan Papua itu menilai pengamanan seharusnya dilakukan secara terukur, terencana, dan humanis, bukan represif atau memosisikan massa sebagai musuh.
"Kapolri sudah dengan tegas menginstruksikan agar aparat mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Jika masih ada korban jiwa, berarti ada yang keliru dalam pelaksanaannya," kata Yorrys di Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini
5. Istana minta Polri usut rantis Brimob lindas ojol, polisi tahan diri
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, meminta kepolisian segera mengusut kejadian kendaraan taktis (rantis) Barracuda yang diduga kuat milik Brimob melindas pengendara ojek online hingga dikabarkan korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit.
Insiden tersebut terjadi saat kepolisian berupaya membubarkan massa aksi demonstrasi di Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis malam.
"Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar, dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian, termasuk kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
