Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (Ariksa) Adi Rahman Adiwoso menyatakan pihaknya membuka peluang adanya kerja sama riset di bidang antariksa dengan berbagai instansi di Indonesia dalam rangka memperkuat ekosistem antariksa di Indonesia.
Di sela-sela diskusi panel bertajuk "Antariksa: Urgensi dan Relevansi untuk Indonesia" di Jakarta, Kamis, Adi Rahman Adiwoso menyebutkan pihaknya berkomunikasi secara intensif dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta beberapa perguruan tinggi, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), dalam melakukan riset di bidang antariksa, khususnya Sistem Pemosisian Global (GPS).
"Kemarin bicara dengan beberapa (perguruan tinggi) seperti ITB, PENS, segala macam. Kita perlu pengertian bagaimana kalau Indonesia mempunyai GPS sendiri," katanya.
Baca juga: RI berpeluang raup 200 juta dolar/tahun dari proyek bandar antariksa
Adiwoso memaparkan terdapat berbagai model matematika yang harus dikerjakan bersama dengan para akademisi, yang mana hal ini tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh industri.
Di samping itu ia juga menekankan bahwa peran pemerintah sebagai regulator juga menjadi penting dalam upaya riset bersama pada berbagai bidang.
"Jadi seperti ini yang benar-benar memerlukan pandangan-pandangan dan kerja sama yang rapat. Jadi kita punya kan, ada industri, teknologi, dan regulasi, supaya memang betul-betul regulasi itu membantu. Jangan menghalangi namun membantu pengembangan," ujar Adi Rahman Adiwoso.
Baca juga: Wamendiktisaintek ajak pemuda tak takut kuliah di bidang antariksa
Menanggapi hal tersebut Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyambut baik langkah Ariksa dalam melakukan kerja sama riset.
Dalam melakukan riset termasuk di bidang Antariksa, kata dia, pemerintah melalui BRIN membutuhkan peran lintas sektor untuk dapat memanfaatkannya demi kepentingan bersama.
Handoko juga menekankan peran BRIN dalam riset ini adalah sebagai pendukung atau fasilitator, termasuk dalam bidang riset dan pengembangan (R&D).
"Tidak semua hal harus diurus pemerintah. Harus banyak hal yang kita lepaskan ke swasta, baik pemerintah murni seperti kami di BRIN atau semi-pemerintah seperti BUMN. Jadi, basically saya selalu sampaikan kalau swasta sudah bisa jalan kita harus quit. Kita harus menjadi suporter, menjadi fasilitator," tutur Laksana Tri Handoko.
Baca juga: BRIN ajak ASEAN perkuat sinergi pacu ekonomi tumbuh berbasis antariksa
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
