Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut bahwa para pengurus induk cabang olahraga, harus amanah dan mampu mempertanggungjawabkan dengan benar, terkait penggunaan bantuan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendongkrak prestasi atlet.
Dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kemenpora dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI), di Jakarta, Rabu, dia menjelaskan dana yang digelontorkan oleh Pemerintah diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian berasal dari uang atau pajak masyarakat, sehingga penggunaannya harus maksimal, serta tepat sasaran.
"Ingat, administrasi sangat penting karena kalau tidak benar dan tidak rapi ini akan mengundang masalah di kemudian hari, jadi lebih baik bersusah-susah di awal untuk ketat mengeluarkan dan pertanggungjawabannya, agar dana dari uang APBN ini bisa dipertanggungjawabkan secara utuh dan benar," kata Dito dalam kegiatan tersebut.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dana yang diberikan Pemerintah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pengurus induk cabang olahraga.
Oleh sebab itu, pengelolaannya juga harus profesional dan transparan, sehingga bisa tepat sasaran untuk membantu memenuhi kebutuhan para atlet.
"Harap dijaga dan pastikan dengan bantuan ini persiapan cabang olahraga terkait bisa prima menuju SEA Games Thailand 2025, oleh karenanya saya juga titip akuntabilitasnya," ujar menteri termuda dalam Kabinet Merah Putih tersebut.
Baca juga: Kemenpora salurkan Rp210 miliar untuk pengurus induk cabang olahraga
Pada kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kemenpora dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) pada hari ini, Pemerintah Indonesia menggelontorkan bantuan sebanyak Rp210 miliar.
Dana itu merupakan bantuan tahap kedua untuk membantu 11 cabang olahraga dan NPCI yang menaungi 10 cabang olahraga.
Total sejak bantuan tahap pertama, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak Rp630 miliar.
Sementara itu, 11 cabang olahraga yang melakukan penandatanganan PKS dengan diwakili ketua atau sekretaris jenderal masing-masing pada hari ini, yaitu Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI), Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB Forki), Pengurus Besar Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PB PGSI), dan Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI).
Kemudian, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PB Porserosi), dan Pengurus Besar Federasi Hoki Indonesia (PB FHI), Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI), dan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (DPP Perbasi),
Lalu, Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PCI), dan Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PP FTI).
Baca juga: Kemenpora kucurkan dana Rp19,8 miliar untuk Perbakin dan PODSI
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025
