Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan penegakan hukum dan edukasi warga merupakan pilar penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di provinsi rawan karhutla, seperti Riau dan Kalimantan Barat.
Dalam rapat koordinasi karhutla di Gedung Indonesia Multi Hazard Early Warning System (Ina-MHEWS) Jakarta, Selasa, dia menjelaskan di Riau, hingga Agustus 2025, aparat kepolisian setempat telah menangkap 55 pelaku yang diduga melakukan atau lalai sehingga menimbulkan lahan terbakar, sedangkan di Kalimantan Barat sedikitnya empat perusahaan pemegang konsesi telah ditindak, dan dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak asap saat membakar lahan.
“Untuk memastikan efek jera. Penegakan hukum harus dibarengi edukasi agar warga paham risiko kesehatan, lingkungan, dan hukum dari membakar lahan,” kata dia dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni itu.
BNPB melalui persetujuan Mabes TNI/Polri menempatkan babinsa dan bhabinkamtibmas di setiap kabupaten/kota untuk mengingatkan warga, terutama saat musim kemarau, bahwa peraturan daerah yang memperbolehkan pembakaran lahan tidak berlaku sementara demi keselamatan.
Baca juga: Kemenhut segel-selidiki 10 perusahaan terkait karhutla, 2 kena sanksi
Selain itu, patroli gabungan yang melibatkan personel BPBD-Manggala Agni Kementerian Kehutanan juga rutin memantau dan memadamkan titik api kecil sebelum membesar, termasuk operasi modifikasi cuaca juga digelar untuk mencegah penyebaran api di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan.
Suharyanto mengakui tantangan edukasi hingga mengubah perilaku warga tidak mudah, terlebih ada kebiasaan mereka membuka lahan dengan cara dibakar dan ada regulasi pemerintah daerah memperbolehkan aktivitas tersebut meski secara terbatas 1-2 hektare.
Namun, ia optimistis dengan kerja sama lintas kementerian/lembaga dalam desk karhutla yang dibentuk pemerintah saat ini angka kebakaran bisa terus ditekan.
“Kami ingin pencegahan menjadi budaya, bukan hanya kegiatan musiman. Masyarakat adalah garda terdepan dalam melindungi hutan dan lahannya,” ujarnya.
Berdasarkan peta indikasi kebakaran hutan dan lahan Kementerian Kehutanan sepanjang Januari-Juni 2025, sekitar 8.594 hektare lahan terbakar dengan persentase seluas 80,15 persen lebih masih menyasar kawasan lahan gambut.
Dari enam provinsi prioritas, Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak dengan lahan terbakar seluas 1.149 hektare yang diikuti Provinsi Riau sekitar 751 hektare, Kalimantan Tengah 146 hektare, Jambi-Sumatera Selatan seluas 43 hektare, sementara untuk Kalimantan Selatan belum ada laporan luasan lahan terbakar yang terdata.
Baca juga: Pemerintah umumkan gakkum-rencana restorasi lahan terbakar akhir tahun
Baca juga: Kemhut: Luas karhutla turun berkat dukungan teknologi-gelar pasukan
Baca juga: Kemenhut lakukan modifikasi cuaca tahap ke-3 kendalikan karhutla Riau
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
